DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluapkan kegeramannya saat mendapati masih ada perusahaan sektor non-esensial yang mewajibkan karyawannya ke kantor selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Padahal aturan PPKM Darurat menyebut perusahaan sektor non-esensial wajib menerapkan bekerja dari rumah atau work from home 100 persen.
Insiden itu terekam dalam instastory Anies di Instagram, @aniesbaswedan. Dalam unggahannya, Anies tengah melakukan sidak ke PT Ray White dan PT Equity Life di Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat, Selasa (6/7).
Dalam video itu, Anies terlihat sedang memarahi seseorang dari bagian HRD PT Ray White.
"Ibu Diana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ini bukan soal untung rugi. Ini soal nyawa. Kita ini mau nyelamatin nyawa orang, dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Ini pekerja-pekerja ikut aja," ujar Anies dengan nada cukup tinggi.
Perempuan yang dibentak Anies itu tampak hanya terdiam saat Anies mengomelinya.
Anies kemudian meminta pekerja di PT Ray White untuk menutup kantor dan karyawan untuk pulang ke rumah.
Kemudian, dalam video berikutnya, Anies terlihat melakukan sidak ke PT Equity Life. Anies geram masih ada karyawan yang bekerja dari kantor selama PPKM Darurat.
Anies makin geram ketika mengetahui bahwa salah satu karyawan yang datang ke kantor adalah ibu hamil.
"Setiap hari kita nguburin orang pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung pak, enggak ada yang untung. Apalagi ada ibu hamil masuk," tegas Anies.
"Ibu hamil kalau kena covid mau melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan, Covid," ujarnya lagi.
Anies sebelumnya telah meminta karyawan perusahaan di sektor non esensial dan dipaksa masuk ke kantor selama PPKM darurat melapor melalui aplikasi JAKI.
JAKI adalah aplikasi 'Jakarta Kini' yang membuka laporan hingga informasi bagi warga.
Setelah laporan masuk, Anies berjanji akan langsung menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tetap memaksa karyawannya masuk pdahal tengah diterapkan PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 20 Juli mendatang.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan terkait pelanggaran yang ditemukan dalam sidak Anies di sana. [Democrazy/ksd]
