DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kabar pemotongan atau pungutan bantuan sosial tunai (BST) atau bansos tunai di Depok, Jawa Barat, masih belum surut.
Terkini, seorang warganet yang mengaku tinggal di RW 05, Kelurahan Beji, mengaku diminta pungutan Rp 50.000 ketika hendak mengambil BST sebesar Rp 600.000, dengan alasan untuk "bensin ambulans".
"Semua orang yang ambil bansos di sana langsung dipotong sebesar Rp 50.000. Saksi banyak. Saya tidak boleh merekam di sana," kata warganet yang laporannya diunggah oleh akun Instagram @depok24jam. Ketua RW 05 Kelurahan Beji, Sukeri, kemudian menyampaikan klarifikasi.
Ia membantah bahwa uang itu merupakan pemotongan BST, melainkan donasi.
Ia juga menepis kabar bahwa uang itu digunakan untuk bensin ambulans.
Sukeri menjelaskan, RW memang memiliki fasilitas ambulans swadaya. Saat ini, mobil itu disebut butuh direparasi karena operasionalnya sedang padat.
"Karena turun mesin, perlu biaya cukup banyak. Maka kita sepakat, untuk momen yang tepat ini, kita gunakan untuk donasi perbaikan mobil karena operasional sangat mendesak," ungkap Sukeri dalam keterangan video.
"Jadi, bukan pemotongan, apalagi untuk bensin yang tidak seberapa. Ini untuk donasi operasional ambulans kita yang turun mesin," imbuhnya.
Ia merinci beberapa suku cadang yang mesti diganti, mulai dari as kruk, seher, mounting mesin, aki, dan sederet suku cadang lain.
Total, ia menaksir, perbaikan itu butuh ongkos sekitar Rp 7 juta.
"Kita juga punya program yaitu kain kafan gratis. Jadi, beberapa warga tidak tahu itu dari mana dananya. Kalau ada musibah kita kasih gratis. Mungkin salah satu terobosan kami seperti itu," tambah Sukeri.
"Kita tidak memotong bansos. Kita mohon bantuan donasi untuk perbaikan mobil ambulans dan kain kafan," ujarnya.
Sukeri mengeklaim bahwa hal ini sudah disepakati oleh para Ketua RT dan tokoh setempat.
"Saya bertanggung jawab penuh atas laporan itu. Saya dan RT-RT siap mempertanggungjawabkannya," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman Haliyana telah mewanti-wanti agar para pengurus lingkungan tidak melakukan pemotongan atau menarik pungutan atas BST yang seharusnya diterima warga utuh Rp 600.000.
"Tidak boleh ada potongan apa pun, dengan dalih apa pun. Tidak dibenarkan. Melanggar aturan," kata Usman ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (27/7/2021).
"Intinya, pemerintah tidak ada potongan apa pun. Jadi kalau ada pungutan apa pun, ya jangan dikasih," tambahnya.
Bukan hanya di RW 05 Kelurahan Beji, kabar pemotongan atau pungutan BST juga dilaporkan sejumlah warga Depok di wilayah lain melalui media sosial.
Pada akun @infodepok_id, misalnya, warga menyebut bahwa potongan bervariasi antarwilayah, dari Rp 30.000 sampai Rp 50.000.
Pungutan ini praktis membuat nominal BST yang seharusnya mereka jadi terpotong karena harus ada biaya lebih yang dikeluarkan. Halaman Selanjutnya
"Saudara saya sudah dapat uang saja 600, ada potongan 50 per orang alasannya untuk diberikan kepada kantor pos," tulis salah satu warganet.
"Sama, di tempat saya juga di Pancoran Mas 50rb per KK," sahut yang lain.
"20rb min, buat upah capek katanya," tambah warganet lain.
"Emak gue disuruh bayar 30rb kalau mau ambil suratnya," netizen lain menimpali.
"Tempat saya dipotong 50rb sama RT-nya langsung. Ditanya buat apa, nggak dijawab. Bilangnya per KK dipotong 50rb," jawab yang lain. [Democrazy/kmp]
