Bantah Klaim Luhut, IDI Beberkan Sejumlah Bukti Pandemi Covid-19 RI Belum Terkendali | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Sabtu, 17 Juli 2021

Bantah Klaim Luhut, IDI Beberkan Sejumlah Bukti Pandemi Covid-19 RI Belum Terkendali

Bantah Klaim Luhut, IDI Beberkan Sejumlah Bukti Pandemi Covid-19 RI Belum Terkendali

Bantah Klaim Luhut, IDI Beberkan Sejumlah Bukti Pandemi Covid-19 RI Belum Terkendali

DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto menyatakan pandemi virus corona di Indonesia belum terkendali hingga saat ini. 


Pernyataan IDI sekaligus menjawab klaim dari pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang menyebut penanganan Covid-19 terkendali.


Beberapa klaim pandemi terkendali itu berkaitan dengan penambahan tenaga kesehatan, kebutuhan oksigen, obat-obatan, dan pembayaran terhadap rumah sakit.


Slamet menyampaikan hingga saat ini pemerintah masih memiliki utang sekitar Rp6,5 triliun terhadap sejumlah rumah sakit. Jumlah tersebut adalah utang yang harus dibayarkan pada 2020.


"Masih ada yang belum dibayar dari 2020. Jumlahnya Rp 6,5 triliun. Itu juga ada yang disputed. Kalau Rumah sakit belum dibayar, dokternya juga belum," kata Slamet saat dihubungi melalui telepon, Jumat (16/7).


Slamet juga menjelaskan, situasi di lapangan masih banyak rumah sakit yang kewalahan akibat pasien yang terus membeludak, sementara tenaga kesehatan semakin berkurang.


"Rumah Sakitnya sampai saat ini masih kewalahan, tenaga kesehatan berkurang, baik dokter maupun nondokter," kata dia.


Tak hanya itu, Slamet juga menyebut di lapangan obat-obatan juga pada kenyataannya masih sulit dicari, bahkan kebutuhan oksigen belum tercukupi sesuai kebutuhan. 


Menurutnya, semua klaim yang disampaikan pemerintah sama sekali tak terjadi di lapangan.


Memang saat ini, kata Slamet, banyak rumah sakit lapangan yang ditambahkan dengan menyulap sejumlah gedung serba guna. 


Namun hal itu sama sekali tak menjawab upaya pengendalian Covid-19.


Lagi pula kata Slamet, penambahan rumah sakit adalah hal yang sia-sia jika pemerintah tak menambah fasilitas dan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.


"Buat apa tambah rumah sakit darurat tapi tenaga kesehatan enggak ada, obat enggak ada, oksigen enggak ada. Buat apa," kata dia.


Slamet kemudian menjelaskan Covid-19 bisa dikatakan terkendali jika angka kesakitan dan infeksi bisa diturunkan. 


Namun, yang terjadi saat ini sebaliknya, angka kesakitan dan kematian terus menerus mengalami peningkatan.


"Berarti kan infeksi bisa disimpulkan belum terkendali. Akhirnya ini kita nyatakan bahwa pandemi belum terkendali," kata dia.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab kritik dari berbagai pihak yang menyebut pemerintah tidak bisa mengendalikan pandemi Covid-19.


Luhut membantah anggapan-anggapan tersebut. Ia bersedia menemui siapapun yang menilai pandemi tak terkendali.


"Kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali," kata Luhut dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/7).


Luhut juga mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.


Saat ini ia sedang mempersiapkan kajian terkait penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali yang sudah berjalan sejak 3 Juli lalu.


"Kemarin Presiden minta saya untuk evaluasi. Saya janji pada Presiden besok atau nanti sore kami akan laporkan cara bertindak apa yang kita lakukan dengan data-data yang ada," kata Luhut dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kamis (15/7). [Democrazy/dtk]