DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengapresiasi langkah Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Kami mengapresiasi sikap BEM UNNES, sama halnya dengan BEM-BEM dari berbagai kampus lainnya, dengan idealisme yang tetap terjaga dan keberaniannya Mahasiswa tampil untuk bersuara," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Menurutnya, kehadiran kritikan yang disampaikan mahasiswa sudah lama dinanti.
Selama ini Kamhar menilai jika suara kritis mahasiswa sudah lama tak terdengar.
Ia mengatakan, kritikan yang disampaikan BEM KM Unnes secara subtansi sama dengan kritikan BEM UI.
Hal itu dianggap ekspresi demokrasi yang menyampaikan pesan ketidakpuasan yang disuarakan mahasiswa.
"Ini dalah bentuk kritik simbolik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif yang mesti bertanggung jawab terhadap penangan dan penyelesaian krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Kenyataan saat ini Covid-19 semakin melonjak tak terkendali," tuturnya.
Lebih lanjut, Kamhar meyakni apa yang disampaikan BEM KM Unnes sudah berdasarkan kajian yang matang.
Sehingga menurutnya perlu diapresiasi bukan justru malah dibungkam.
"Praktek seperti ini hanya lazim pada rezim otoriter yang anti demokrasi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab sejarah sebagai penjaga nilai dan agen pembaharu," tandasnya.
Kritik Pedas Mahasiswa Unnes
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) ikut menyuarakan kritik terhadap pejabat negeri via media sosial seperti BEM UI dan BEM UGM sebelumnya.
Dalam unggahannya di instagram @bemkmunnes, mereka membuat meme dan menjuluki Presiden Joko Widodo atau Jokowi: "The King of Lip Service", Wapres Ma'ruf Amin: The King of Silent", dan Ketua DPR RI Puan Maharani: The Queen of Ghosting.
BEM Unnes menilai kinerja Ma'ruf Amin sebagai wapres tidak terlihat di masa pandemi Covid-19, seharusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.
Puan Maharani dijuluki The Queen of Ghosting, karena produk legislasi yang dihasilkan DPR saat ini dinilai tidak memihak rakyat.
"UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," ungkap BEM Unnes. [Democrazy/bta]
