DEMOCRAZY.ID - Giri Suprapdiono, eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkap berbagai kejanggalan yang ditemuinya saat menjalani tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Undang-Undang KPK hasil revisi (UU Nomor 19 Tahun 2019) mengamanatkan seluruh pegawai KPK berstatus ASN. Namun, TWK yang diselenggarakan sebagai syarat alih status itu menuai banyak kontroversi. Sebanyak 75 pegawai, mayoritas dikenal sebagai pegawai berintegritas dan memiliki reputasi dalam memberantas korupsi besar, dinyatakan tidak lolos TWK. Awalnya, 75 pegawai itu dinonaktifkan oleh KPK. Setelah tekanan dari publik memuncak, KPK menyaring 24 di antaranya untuk dibina sementara 51 yang lain tetap dinonaktifkan karena dinilai sudah 'merah'. Giri Suprapdiono mengatakan, sejak awal pelaksanaan TWK kejanggalan sudah terasa dari perbedaan perlakuan terhadap peserta tes tertentu. "Ada perlakua
DEMOCRAZY.ID - Giri Suprapdiono, eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkap berbagai kejanggalan yang ditemuinya saat menjalani tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Undang-Undang KPK hasil revisi (UU Nomor 19 Tahun 2019) mengamanatkan seluruh pegawai KPK berstatus ASN. Namun, TWK yang diselenggarakan sebagai syarat alih status itu menuai banyak kontroversi. Sebanyak 75 pegawai, mayoritas dikenal sebagai pegawai berintegritas dan memiliki reputasi dalam memberantas korupsi besar, dinyatakan tidak lolos TWK. Awalnya, 75 pegawai itu dinonaktifkan oleh KPK. Setelah tekanan dari publik memuncak, KPK menyaring 24 di antaranya untuk dibina sementara 51 yang lain tetap dinonaktifkan karena dinilai sudah 'merah'. Giri Suprapdiono mengatakan, sejak awal pelaksanaan TWK kejanggalan sudah terasa dari perbedaan perlakuan terhadap peserta tes tertentu. "Ada perlakua