DEMOCRAZY.ID - Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, menanggapi terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung selesai, Rabu (9/6/2021). Ali Mochtar meminta kepada semua pihak agar tidak mengkait-kaitkan polemik intern KPK ini dengan urusan politik. Dikutip dari tayangan Kompas Pagi , Kompas TV, Rabu (9/6/2021), Ali Mochtar menyampaikan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Untuk itu, Ali Mochtar bersikeras meminta masyarakat dan segenap pihak yang merasa dirugikan untuk tidak menghubung-hubungkan permasalahan ini dengan urusan politik. "KPK (merupakan) lembaga negara yang bersifat independen, (sehingga) tidak bisa diintervensi dari pihak manapun, makanya jangan (sampai) menyelesaikan dengan cara politik terhadap kasus-kasus seperti ini." "Bahwa TWK itu tidak semata-mata menjadi satu bagian yang dilakukan oleh KPK." "Jadi fenomena polemik ini harus segera selesai, dan jangan KPK dib
Tanggapi Polemik TWK, Ngabalin: KPK Itu Independen, Jadi Jangan Kaitkan dengan Urusan Politik!
Juni 09, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, menanggapi terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung selesai, Rabu (9/6/2021). Ali Mochtar meminta kepada semua pihak agar tidak mengkait-kaitkan polemik intern KPK ini dengan urusan politik. Dikutip dari tayangan Kompas Pagi , Kompas TV, Rabu (9/6/2021), Ali Mochtar menyampaikan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Untuk itu, Ali Mochtar bersikeras meminta masyarakat dan segenap pihak yang merasa dirugikan untuk tidak menghubung-hubungkan permasalahan ini dengan urusan politik. "KPK (merupakan) lembaga negara yang bersifat independen, (sehingga) tidak bisa diintervensi dari pihak manapun, makanya jangan (sampai) menyelesaikan dengan cara politik terhadap kasus-kasus seperti ini." "Bahwa TWK itu tidak semata-mata menjadi satu bagian yang dilakukan oleh KPK." "Jadi fenomena polemik ini harus segera selesai, dan jangan KPK dib