DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof Sigit Riyanto menyoroti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digunakan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Sigit mengatakan, banyak masalah baik dari segi legal, etika hingga substansi dalam TWK tersebut.
Diketahui, ada 75 nama pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK itu. 51 di antaranya terancam dipecat usai dinyatakan 'merah' dari hasil tes, dan disebut tidak bisa dibina lagi.
Sisanya akan dibina, meski tidak ada jaminan untuk lulus sebagai ASN.
TWK juga dinilai telah menyebabkan pembelahan baik di internal KPK maupun di masyarakat.
Bahkan politisi di tanah air pun berbeda sikap terkait dengan polemik TWK tersebut.
Atas kondisi ini, Sigit menilai Presiden Jokowi harus turun tangan menyelesaikannya.
"Sekarang Presiden sebagai kepala negara harus melihat ini dengan pandangan dengan sikap kearifan negarawan.
Nah, Presiden harus berani mengambil risiko menghentikan pembelahan itu, menghentikan hiruk-pikuk itu, kalau benar-benar ingin membangun KPK atau institusi pemberantasan korupsi yang sistematis dan lebih baik," kata Sigit saat dihubungi, Selasa (1/6).
Sigit mengatakan, dampak dari TWK ini sangat serius.
Sehingga, Jokowi dinilai harus mengambil alih secara cepat menghentikan polemik TWK yang berujung pada rencana pemecatan 51 pegawai lembaga antirasuah itu.
"Harus dilihat secara bijak oleh Presiden dan Presiden harus mengambil alih itu," kata dia.
Sigit menilai, Jokowi tidak cukup dengan hanya berpidato saja terkait TWK ini.
Sebab, pidato tersebut bukanlah sebuah keputusan.
Sigit mendorong Jokowi berani mengambil langkah konkret mengatasi persoalan ini.
"Saya kira Presiden belum bertindak kan, belum mengambil keputusan dia hanya berpidato saja, pidato itu apa artinya? Itu kan bukan kebijakan bukan keputusan apa pun, artinya memang, apalagi sebagai kepala pemerintahan, tugas kepala pemerintahan itu mengambil keputusan dan mengeksekusi keputusan itu kan. Dan itu belum dilakukan atau tidak dilakukan sampai hari ini," kata dia.
Ia pun menyatakan, saat ini masyarakat tengah menunggu langkah tegas presiden.
Ia berharap Jokowi bisa menunjukkan sikap kenegarawanannya dalam polemik TWK tersebut.
"Ini kan sebenarnya pertaruhannya sekali lagi bukan secara internal saja di KPK, tapi secara eksternal. Artinya masyarakat semua ini melihat menunggu dan menantikan dan berharap, apakah dia akan menempatkan diri sebagai kepala negara atau politisi. Kalau sebagai negarawan mestinya bisa mengambil pilihan yang bisa menyelamatkan semua itu," pungkasnya. [Democrazy/kpr]
