Hasil TWK Jadi 'Rahasia Negara', Pusako: Semakin Pertajam Keyakinan 75 Pegawai KPK Memang Sengaja Disingkirkan | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Rabu, 23 Juni 2021

Hasil TWK Jadi 'Rahasia Negara', Pusako: Semakin Pertajam Keyakinan 75 Pegawai KPK Memang Sengaja Disingkirkan

Hasil TWK Jadi 'Rahasia Negara', Pusako: Semakin Pertajam Keyakinan 75 Pegawai KPK Memang Sengaja Disingkirkan

Hasil-TWK-Jadi-Rahasia-Negara-Pusako-Semakin-Pertajam-Keyakinan-75-Pegawai-KPK-Memang-Sengaja-Disingkirkan

DEMOCRAZY.ID - Informasi terkait dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukan ketidakjelasan pasca Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Selasa (22/6/2021) menyebut pihaknya tak lagi memiliki data tersebut. 


Padahal Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri Selasa (14/6/2021) pekan lalu mengatakan pihaknya perlu berkoordinasi dengan BKN untuk memberikan dokumen tersebut. 


Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari meyakini bahwa TWK digunakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK. 


“Hal ini semakin mempertajam keyakinan kita bahwa TWK ini produk yang dibuat-buat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK,” terangnya, Rabu (23/6/2021).


Diketahui sebelumnya perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK meminta dokumen yang berisi hasil tes tersebut. 


Namun, usai memberikan keterangan di Komnas HAM, Kepala BKN menyebut dokumen tersebut disimpan TNI AD dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) karena telah diklasifikasikan sebagai rahasia negara.


Feri menduga ada upaya menyembunyikan dokumen hasil TWK para pegawai KPK karena terdapat kelemahan substansial di dalamnya. 


“Dalam sebuah kejahatan yang terkonsolidasi upaya mencoba menyembunyikan alat bukti penting, lumrah terjadi. Sekaligus menunjukan terdapat kelemahan substansial dari TWK oleh karena itu disembunyikan,” papar dia. 


Feri menjelaskan dalam teori pemberantasan korupsi tidak ketiadaan transparansi menguatkan dugaan terjadinya suatu penyimpangan baik secara administratif maupun kewenangan. 


“Maka upaya lempar bola ini kian menunjukan wajah penyimpangan itu. Bagi saya ini merupakan tabiat-tabiat yang lumrah terjadi di pemerintahan yang koruptif dan tidak demokratis,” imbuh dia. [Democrazy/kmp]