DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dilaporkan ke Polda Sumut oleh Gerindra Masa Depan (GMD) sebab mengusulkan wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode. Qodari meyakini apa yang diusulkan Seknas Jokowi-Prabowo 2024 tak melanggar hukum. "Pertama, saya bukan orang hukum ya, jadi nanti mau diskusi dengan orang hukum dulu bagaimana meresponsnya. Yang kedua, rasanya sih tidak ada pasal yang saya langgar ya atau kejahatan yang saya lakukan saya menyampaikan ini dengan baik-baik. Menyampaikan gagasan ini di media, di seminar, gitu," kata Qodari kepada wartawan, Kamis (24/6/2021). Qodari menjelaskan bahwa usulannya dapat terwujud jika dilakukan amandemen UUD 1945. Usulan tersebut, kata Qodari, dapat terlaksana jika MPR/DPR/DPD sepakat melakukan perubahan masa jabatan presiden. "Pintu masuk saya, kalau dianggap melanggar UU adalah Pasal 37 UUD 1945 yang mengatakan bahwa UU itu dapat diubah, dan saya, kami, menyadari sepenuhnya bahwa gagasan Jokowi
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dilaporkan ke Polda Sumut oleh Gerindra Masa Depan (GMD) sebab mengusulkan wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode. Qodari meyakini apa yang diusulkan Seknas Jokowi-Prabowo 2024 tak melanggar hukum. "Pertama, saya bukan orang hukum ya, jadi nanti mau diskusi dengan orang hukum dulu bagaimana meresponsnya. Yang kedua, rasanya sih tidak ada pasal yang saya langgar ya atau kejahatan yang saya lakukan saya menyampaikan ini dengan baik-baik. Menyampaikan gagasan ini di media, di seminar, gitu," kata Qodari kepada wartawan, Kamis (24/6/2021). Qodari menjelaskan bahwa usulannya dapat terwujud jika dilakukan amandemen UUD 1945. Usulan tersebut, kata Qodari, dapat terlaksana jika MPR/DPR/DPD sepakat melakukan perubahan masa jabatan presiden. "Pintu masuk saya, kalau dianggap melanggar UU adalah Pasal 37 UUD 1945 yang mengatakan bahwa UU itu dapat diubah, dan saya, kami, menyadari sepenuhnya bahwa gagasan Jokowi