DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku dapat fasilitas kartu kredit dengan batas maksimal (limit) mencapai Rp30 miliar dari perusahaan minyak pelat merah.
Selain kartu kredit, lantas apa saja fasilitas yang didapat para komisaris BUMN?
Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Bambang P.S. Brodjonegoro membeberkan beberapa fasilitas yang dibekali perusahaan negara kepadanya.
Mulai dari honorarium, tunjangan transportasi, kartu kredit, biaya langganan pulsa telepon seluler dan internet, hingga asuransi kesehatan.
"Yang saya dapatkan dari Telkom adalah honorarium, tunjangan transport, kartu kredit, langganan seluler dan internet, asuransi kesehatan," ungkap Bambang, Rabu (16/6).
Kendati begitu, ia tidak hafal betul besaran dan limit dari 'segambreng' fasilitas yang bisa digunakannya.
Tapi, untuk kartu kredit, ia memastikan limitnya tidak sampai Rp30 miliar seperti yang didapat Ahok.
"Soal kartu kredit sebagai fasilitas, setahu saya sudah lama, tapi plafon Rp30 miliar tidak benar sama sekali. Kartu kredit hanya dapat dipakai untuk keperluan perusahaan, seperti meeting, perjalanan dinas," terangnya.
Untuk perjalanan dinas pun, sambungnya, ada batasan nominal pengeluaran per harinya.
Hal ini bergantung pada jenis perjalanan dinas, apakah di dalam negeri atau ke luar negeri.
Namun, ia tidak merincinya. Begitu pula dengan asuransi kesehatan.
"Tidak disebutkan, tapi dari pengalaman saya sebagai komisaris BUMN sebelumnya, batasannya wajar dan tidak berlebihan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bambang mengaku berbagai fasilitas yang didapatnya sebagai komisaris sudah cukup menunjang perannya kepada perusahaan.
"Sudah cukup," ucap mantan menteri riset dan pendidikan tinggi itu.
Sama seperti Ahok dan Bambang, Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andrinof A. Chaniago juga mengaku mendapat fasilitas dari bank berlogo pita emas.
Namun, fasilitas yang diungkapnya hanya berupa kartu kredit.
"Kartu kredit sebagai fasilitas saya sebagai komisaris hanya untuk bayar dokter dan obat. Kartu itu tidak untuk entertainment atau apapun di luar untuk berobat," kata Andrinof.
Hanya saja, Andrinof enggan merinci besaran limit fasilitas kartu kredit yang dikantonginya.
Ia hanya memastikan bahwa ada batasannya dan batasnya wajar untuk mendapat layanan kesehatan.
"Hanya untuk berobat, itu kan artinya juga limit. Berobat apa yang miliaran?" ujar eks menteri perencanaan pembangunan nasional sekaligus Kepala Bappenas era awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Berbeda dengan Ahok, Bambang, dan Andrinof, Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Triawan Munaf justru mengaku tak 'kebagian' fasilitas kartu kredit dari maskapai pelat merah. Fasilitas yang didapatnya hanya berupa asuransi kesehatan saja.
"Hahahahaha boro-boro kartu kredit. Gaji kami saja sebagai komisaris dan direksi harus dipotong setengahnya sejak pandemi dan juga sering ditunda. Dan hal ini wajar mengingat kondisi keuangan Garuda Indonesia yang sedang penuh tantangan," bagi Triawan.
Oleh karena itu, fasilitas yang diberikan kepada komisaris kini cuma berupa asuransi kesehatan.
Asuransi ini ada batasan plafonnya, namun ia mengaku tidak ingat karena belum pernah menggunakannya.
Kendati begitu, Triawan mengaku fasilitas asuransi kesehatan ini sudah cukup baginya.
Sebab, kondisi keuangan Garuda memang tengah tertekan akibat dampak pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat di era pandemi.
"Dalam kondisi sekarang, lebih dari cukup," kata mantan kepala badan ekonomi kreatif itu.
Setali tiga uang dengan Triawan, Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Erwin Rijanto Slamet mengaku hanya mendapat fasilitas asuransi kesehatan dari bank berlogo 46 itu.
Tapi, berapa besaran plafonnya, ia tidak ingat karena belum pernah menggunakannya.
"Tidak kok tidak ada fasilitas itu (kartu kredit). Kalau yang ada ya fasilitas kita kalau berobat, tetapi lainnya sih tidak ada. Tapi maaf saya belum pernah pakai dan semoga tidak pernah. Tetapi kalau saya karena pensiunan Bank Indonesia (BI), ya kalau check up satu tahun sekali di BI saja, sekalian liat kantor," cerita Erwin yang pernah menduduki kursi deputi gubernur bank sentral nasional.
Sementara Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk Yustinus Prastowo mengaku hanya mendapat fasilitas komisaris berupa asuransi kesehatan dan tunjangan transportasi saja.
Tapi besaran plafonnya berapa, Yustinus mengaku tidak ingat meski sudah pernah menggunakannya.
"Setahu saya asuransi kesehatan dan tunjangan transportasi. Reimbursement rawat jalan pernah, tapi jarang. Kebetulan saya punya asuransi lain," pungkasnya. [Democrazy/cn]
