DEMOCRAZY.ID - Kantor Staf Presiden (KSP) menanggapi permintaan salah satu kepala satuan tugas penyelidikan terbaik KPK, Harun Al Rasyid kepada Presiden Jokowi usai terancam 'disingkirkan' gegara polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). KSP meminta jangan ada pihak yang memaksakan kehendak untuk Presiden Jokowi melanggar aturan atau Undang-undang. Hal tersebut diungkap oleh Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin. Dia awalnya menyebut urusan pengaluhan ASN terhadap para pegawai KPK sesuai UU nomor 19 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah itu sebetulnya kewenangan KPK. "Iya dalam banyak kesempatan lalu saya menyampaikan bahwa baik dalam urusan pengalihan pegawai KPK ke ASN maupun proses yang dilakukan kemarin adalah menjadi kewenangan yang dilakukan secara internal oleh KPK, kita bicara mengenai UU nomor 19 tahun 2019 mengenai KPK, kita bicara juga mengenai peraturan pemerintah tentang pengalihan pegawai KPK kepada pegawai ASN," kata Ngabalin saat dihubungi, Rabu (
DEMOCRAZY.ID - Kantor Staf Presiden (KSP) menanggapi permintaan salah satu kepala satuan tugas penyelidikan terbaik KPK, Harun Al Rasyid kepada Presiden Jokowi usai terancam 'disingkirkan' gegara polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). KSP meminta jangan ada pihak yang memaksakan kehendak untuk Presiden Jokowi melanggar aturan atau Undang-undang. Hal tersebut diungkap oleh Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin. Dia awalnya menyebut urusan pengaluhan ASN terhadap para pegawai KPK sesuai UU nomor 19 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah itu sebetulnya kewenangan KPK. "Iya dalam banyak kesempatan lalu saya menyampaikan bahwa baik dalam urusan pengalihan pegawai KPK ke ASN maupun proses yang dilakukan kemarin adalah menjadi kewenangan yang dilakukan secara internal oleh KPK, kita bicara mengenai UU nomor 19 tahun 2019 mengenai KPK, kita bicara juga mengenai peraturan pemerintah tentang pengalihan pegawai KPK kepada pegawai ASN," kata Ngabalin saat dihubungi, Rabu (