DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) buka suara terkait utusan Kemenkes yang ditegur Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, karena tak berhijab saat rapat.
MUI menyesalkan sikap yang kurang menghargai kearifan lokal.
"Saya menyampaikan menyayangkan sikap yang kurang menghargai budaya lokal. Ada pepatah mengatakan di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung.
Artinya di mana kita berada kita harus arif dan bijak mensikapi budaya, kearifan lokal di mana masyarakat Aceh sangat mencintai pakaian yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Qanun di Aceh," kata Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, lewat pesan singkat, Kamis (17/6/2021).
Amirsyah mengimbau kearifan lokal di setiap daerah diperhatikan.
Dengan demikian, kata Amirsyah, sikap yang kontraproduktif bisa dihindari.
"Oleh sebab itu saya menghimbau semua pihak agar memperhatikan kearifan lokal setiap daerah baik dalam berpakaian maupun bersikap, sehingga tidak melahirkan sikap kontra produktif dengan budaya dan aturan di mana kita berada," ujar Amirsyah.
Sebelumnya, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali disebut menegur utusan Kementerian Kesehatan (Kesehatan) karena tidak mengenakan jilbab saat rapat.
Perempuan itu diminta mengenakan penutup kepala selama berada di Tanah Rencong.
Rapat antara Bupati Mawardi dan utusan Kemenkes itu digelar di Gedung Dekranasda di Gani, Aceh Besar, Rabu (16/6/2021).
Perempuan utusan Kemenkes duduk di samping Mawardi dan mengenakan masker.
Perempuan itu disebut hanya mengenakan bando dan tidak berhijab.
Saat rapat itulah Mawardi disebut menegur perempuan tersebut.
"Mohon maaf Ibu, kita di Aceh dan Aceh Besar Khususnya bagi wanita ditempat umum harus menggunakan hijab," kata Mawardi dalam keterangan tertulis Pemkab Aceh Besar.
Mawardi kemudian meminta perempuan itu mengenakan hijab usai pertemuan.
Utusan Kemenkes disebut bakal berada di Aceh Besar selama tiga hari untuk melaksanakan tugas asesmen kesehatan masyarakat terkait eliminasi penyakit malaria.
Dalam keterangan tertulis itu disebutkan, utusan Kemenkes RI tersebut meminta maaf atas kekhilafannya. Perempuan itu menyebut tidak mengetahui aturan itu.
"Mohon maaf bapak, saya belum tahu dan belum ada yang beri tahu sebelum Bapak Bupati sendiri," ujarnya. [Democrazy/dtk]
