DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo menyatakan pencabutan dukungan PDI Perjuangan terhadap dirinya merupakan hak partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Dia menyesalkan pencabutan dukungan itu.
"Itu sah-sah saja, itu hak PDIP. Namun saya sangat menyesalkan hal tersebut," kata Amon, Kamis (3/6/2021).
Hal ini disampaikan berkaitan dengan pencabutan dukungan dari PDI Perjuangan terhadap dirinya setelah video viral memarahi staf Kementerian Sosial berkaitan dengan penyaluran bantuan untuk korban bencana alam di kabupaten itu.
Amon menyesalkan kebersamaan dirinya dengan PDI Perjuangan, yang sudah lama terjalin dengan baik, harus terhenti.
Bupati Alor tak menyangka PDI Perjuangan akan terpengaruh oleh rekaman video yang sebenarnya diunggah tidak secara utuh, hanya mengambil saat dirinya memarahi staf Kemensos.
Ia mengaku, dalam video viral itu, dirinya sama sekali tak pernah menyebutkan PDI Perjuangan.
Ia mengaku sebenarnya kasus memarahi staf Kemensos dan menyebut Menteri Sosial itu terjadi pada April lalu, bahkan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mensos saat ke Alor beberapa waktu lalu.
Terkait surat pencabutan dukungan itu, Amon mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari DPP PDI Perjuangan tentang pencabutan rekomendasi atau dukungan mereka terhadap bupati dua periode itu.
Meskipun dukungan dicabut, katanya, saat ini ada 14 kursi DPRD Alor yang masih mendukung posisinya sebagai kepala daerah.
Sementara itu, PDI Perjuangan Alor hanya memiliki empat kursi di DPRD Alor.
Sebelumnya, anggota DPR RI asal Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor Andreas Hugo Parera menyatakan DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo, setelah video viral yang bersangkutan memarahi anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 sempat mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018," katanya.
Melalui surat pencabutan dukungan ini, DPP menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD setempat untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor. [Democrazy/dtk]
