Anggap PPN Sembako Bentuk Penjajahan, KSPI: Hentikan Retorika Menteri Keuangan!

DEMOCRAZY.ID - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat atau sembako sebagai penjajahan.  Ia mengecam keras rencana pemerintah tersebut. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).  Pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir. Said menyayangkan perluasan objek pajak yang akan dilakukan pemerintah.  Pasalnya, hal ini akan mempengaruhi harga dari kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Di sisi lain, pemerintah justru berencana melakukan tax amnesty jilid II.  Artinya, orang kaya akan kembali menikmati pengampunan pajak dari pemerintah. Belum lagi, pemerintah juga telah memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil.  Dengan demikian, Said menilai orang kaya banyak diberikan relaksasi