DEMOCRAZY.ID - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan mekanisme tes wawasan kebangsaan kedepannya harus disusun dengan baik. Ia pun mengusulkan pelibatan Muhammadiyah dan NU dalam hal uji TWK. "Mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia," ujar Moeldoko, Rabu (26/5/2021). Pernyataan Moeldoko menanggapi 51 pegawai KPK yang dipecat. 51 pegawai itu adalah bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Moeldoko juga menuturkan perlunya sejumlah skenario atas perbaikan terhadap pegawai yang wawasan kebangsaannya kurang. Yakni melalui pendidikan kedinasan sesuai keinginan Presiden Jokowi. "Perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap mereka mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang yaitu melalui pendidikan kedinasan, seperti yang
DEMOCRAZY.ID - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan mekanisme tes wawasan kebangsaan kedepannya harus disusun dengan baik. Ia pun mengusulkan pelibatan Muhammadiyah dan NU dalam hal uji TWK. "Mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia," ujar Moeldoko, Rabu (26/5/2021). Pernyataan Moeldoko menanggapi 51 pegawai KPK yang dipecat. 51 pegawai itu adalah bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Moeldoko juga menuturkan perlunya sejumlah skenario atas perbaikan terhadap pegawai yang wawasan kebangsaannya kurang. Yakni melalui pendidikan kedinasan sesuai keinginan Presiden Jokowi. "Perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap mereka mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang yaitu melalui pendidikan kedinasan, seperti yang