Sebut Firli Hanya Aktor Lapangan Pelemahan KPK, YLBHI: Ada Kelompok Besarnya, Nah Siapa Mereka Ini? | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Minggu, 23 Mei 2021

Sebut Firli Hanya Aktor Lapangan Pelemahan KPK, YLBHI: Ada Kelompok Besarnya, Nah Siapa Mereka Ini?

Sebut Firli Hanya Aktor Lapangan Pelemahan KPK, YLBHI: Ada Kelompok Besarnya, Nah Siapa Mereka Ini?

Sebut-Firli-Hanya-Aktor-Lapangan-Pelemahan-KPK-YLBHI-Ada-Kelompok-Besarnya-Nah-Siapa-Mereka-Ini

DEMOCRAZY.ID - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri hanya aktor lapangan yang ditugaskan untuk melemahkan lembaga antirasuah itu dari dalam.

Asfin menyebut ada sekelompok pihak yang dari awal merancang pelemahan KPK. 


Menurutnya, ini terbukti dengan penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).


"Firli Bahuri saat ini hanyalah aktor lapangan dari upaya pelemahan KPK dengan modus baru menguasai KPK dari dalam," kata Asfin dalam acara diskusi daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu (23/5).


Asfin mengatakan SK penonaktifan 75 pegawai KPK yang dikeluarkan Firli Bahuri merupakan tindakan obstruction of justice alias upaya menghalangi proses hukum.


Menurutnya, TWK yang termuat dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 bertentangan dengan aturan di atasnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.


Menurutnya, dalam UU KPK dan PP 41/2020 itu tidak ada aturan yang menyertakan soal pengadaan TWK pegawai KPK. 


Selain itu, kata Asfin, substansi TWK dalam rangka alih status menjadi ASN itu juga melenceng dari nilai akademik, etika, dan moral.


Dengan temuan itu, Asfin yakin rencana pelemahan KPK sudah terjadi lama, bahkan sebelum Firli meneken Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).


Dalam Perkom yang diteken pada 27 Januari itu juga mengatur tentang pegawai KPK yang beralih menjadi ASN tidak boleh terikat kegiatan organisasi terlarang.


"Pertanyaannya siapa kelompok ini? kalau negara tidak sanggup membongkar kelompok ini maka negara sedang takluk di bawah kelompok yang melakukan hoaks dan memperlakukan negara, lembaga sebagai mesin untuk kepentingannya sendiri," ujarnya. [Democrazy/cn]