DEMOCRAZY.ID - Tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai kritikan. Terlebih, puluhan pegawai KPK dikabarkan tak lolos menjadi ASN, termasuk Penyidik Senior Novel Baswedan. "Tes wawasan kebangsaan ini seharusnya tidak menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai kinerja birokrasi KPK dalam memberantas korupsi," ujar Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar, Selasa (4/5/2021). Apalagi, Erwin mengaku belum melihat relevansi dan dampaknya bagi pemberantasan korupsi. Misalnya, kata dia, tidak menerima suap dan tidak melakukan conflict of interest atau konflik kepentingan. "Membaca kurang jelasnya argumen urgensi tes wawasan kebangsaan ini, namun tetap dipaksakan sebagai variabel utama, saya berpendapat bahwa tes ini condong sebagai alat politik dalam menyaring pegawai-pegawai tertentu dari KPK," katanya. Maka itu, lanjut Erwin, publik
Pengamat: Tes Alih Status Pegawai KPK ke ASN Hanya Jadi Alat Politik!
Mei 04, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai kritikan. Terlebih, puluhan pegawai KPK dikabarkan tak lolos menjadi ASN, termasuk Penyidik Senior Novel Baswedan. "Tes wawasan kebangsaan ini seharusnya tidak menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai kinerja birokrasi KPK dalam memberantas korupsi," ujar Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar, Selasa (4/5/2021). Apalagi, Erwin mengaku belum melihat relevansi dan dampaknya bagi pemberantasan korupsi. Misalnya, kata dia, tidak menerima suap dan tidak melakukan conflict of interest atau konflik kepentingan. "Membaca kurang jelasnya argumen urgensi tes wawasan kebangsaan ini, namun tetap dipaksakan sebagai variabel utama, saya berpendapat bahwa tes ini condong sebagai alat politik dalam menyaring pegawai-pegawai tertentu dari KPK," katanya. Maka itu, lanjut Erwin, publik