DEMOCRAZY.ID
Hal ini mencatatkan jutaan orang jebol mudik dari penyekatan yang dilakukan pemerintah sebagai larnagan mudik kedua tahun 2021.
Larangan mudik yang telah digaungkan pemerintah sendiri seakan tak menjadi barrier untuk mencegah masyarakat menghindari kondisi peningkatan pandemi yang bisa kembali terjadi.
Namun beberapa institusi justru telah memperhitungkan kemungkinan peluang jutaan masyarakat nekat mudik.
Salah satunya Menteri Perhubungan yang justru sudah bisa memprediksi adanya 18 juta orang akan mudik ke kampung halaman menggunakan berbagai moda transportasi baik darat laut hingga udara.
Catatan angka yang telah diprediksi inilah yang kemudian memunculkan pandangan tidak kuatnya kebijakan larangan mudik dari pemerintah.
Kemudian memunculkan banyak pernyataan yang berbeda dari beberap instansi, seperti Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengakui bahwa penerapan kebijakan larangan mudik lebaran jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tidak sepenuhnya sempurna.
Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan larangan mudik tetap harus dilaksanakan mengingat kasus corona selalu melonjak pasca libur panjang dan mobilitas orang yang masif.
“Pemerintah menyadari dalam penerapan kebijakan peniadaan mudik tidak sepenuhnya sempurna, namun demikian kebijakan peniadaan mudik tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Wiku dalam jumpa pers virtual, Rabu (12/5/2021).
Wiku menyebut saat ini pemerintah tengah mengantisipasi arus balik lebaran yang biasanya terjadi arus urbanisasi baru dari desa ke kota.
“Pemerintah terus meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pengetatan mobilitas melalui surat tes negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun 1×24 jam untuk semua moda transportasi dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2021, juga akan menggiatkan tes kesehatan secara acak di berbagai titik strategis,” jelasnya.
Diketahui, perjalanan pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021 hanya diizinkan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak atau non-mudik dengan mengantongi Surat Izin Keluar Masuk.
Mereka yang bisa mengantongi izin SIKM antara lain, kerja perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit atau duka, ibu hamil dan satu pendampingnya, persalinan dan dua pendampingnya.
Keinginan masyarakat untuk tetap melakukan perjalanan mudik sendiri tak bisa dibatasi petugas penyekatan di lapangan.
Bahkan dari beberapa peristiwa pemudik akhirnya dipersilahkan oleh petugas untuk melanjutkan perjalanan karena sudah menimbulkan kemacetan dan menumpuk.
Potret inilah yang belakangan terjadi di tengah pandemi di mana masyarakat tidak boleh berkerumun dan mencegah penyebaran covid-19 yang saat ini masih tengah mewabah. [Democrazy/hps]
