Hadapi Serbuan Tenaga Kerja Asing, KSPI Sesalkan Sikap "Tak Berdaya" Para Elit | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Minggu, 16 Mei 2021

Hadapi Serbuan Tenaga Kerja Asing, KSPI Sesalkan Sikap "Tak Berdaya" Para Elit

Hadapi Serbuan Tenaga Kerja Asing, KSPI Sesalkan Sikap "Tak Berdaya" Para Elit

Hadapi-Serbuan-Tenaga-Kerja-Asing-KSPI-Sesalkan-Sikap-Tak-Berdaya-Para-Elit

DEMOCRAZY.ID - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap elit pejabat di Indonesia yang bungkam terhadap masuknya ratusan tenaga kerja asing (TKA) saat Lebaran menggunakan pesawat carteran.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan pilih kasih ini menciderai rasa keadilan buruh Indonesia yang tak bisa mudik ke kampung halaman untuk melepas rindu dengan keluarga mereka, bahkan sebagian buruh belum menerima tunjangan hari raya dan puluhan ribu lainnya telah dirumahkan akibat pandemi.


"Tenaga kerja asing kembali menerima karpet merah. Jelas, ini sangat menciderai rasa keadilan buruh Indonesia," kata Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (15/5/2021).


Dia menilai izin yang diberikan elit pejabat terhadap kehadiran tenaga kerja asing saat Lebaran menunjukkan sikap tidak peka, karena di saat bersamaan pemerintah melarang warganya untuk mudik ke kampung halaman.


"Hilang kegarangan para pejabat yang sepertinya hanya berlaku untuk para penyekat di perbatasan kota. Padahal buruh yang mudik tidak memakai pesawat carteran, tetapi membeli sendiri bensin motor dan makan ketika sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha," ujar Said.


KSPI secara tegas menolak kedatangan tenaga kerja asing yang menjadi buruh kasar di industri-industri konstruksi, perdagangan, baja, tekstil, pertambangan nikel, dan industri-industri lain, karena posisi pekerjaan itu bisa merekrut buruh lokal Indonesia.


Pemberlakuan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja membuat para pekerja asing kebal hukum karena saat ini para buruh kasar yang masuk ke Indonesia tak lagi memerlukan izin tertulis dari menteri, tetapi cukup dari perusahaan pengguna jasa tenaga kerja asing melaporkan rencana kedatangan mereka.


Kedatangan tenaga kerja asing dari China dan India, lanjut Said, menegaskan fakta bahwa omnibus law memudahkan masuknya tenaga kerja asing yang justru mengancam lapangan pekerjaan lokal.


"Kami mendesak pemerintah bersikap adil, menegakkan aturan, dan menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan nasional para buruh lokal, bukan tenaga kerja asing,” tegasnya. [Democrazy/idz]