DEMOCRAZY.ID
"Saya menyatukan narasi bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu adalah korban. Pemerintah perlu turun sampai ke titik paling bawah, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dirasakan," ucap Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Antikorupsi Syahrul Badri, di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/5/2021).
"Kalau hanya di atas saja, kalau hanya bermain di lingkaran itu saja, pasti tidak akan merasakan apa pun itu yang terjadi di sini," tambahnya.
Koalisi Masyarakat Antikorupsi berharap pemerintah dapat membuka mata terkait persoalan ini.
Apalagi, kata Syahrul, penonaktifan 75 pegawai KPK itu telah banyak menuai kecaman dari berbagai pihak.
"Maka dari itu, saya harapkan, kita semua mengharapkan pemerintah untuk lebih bisa membuka matanya. Apalagi pemberhentian 75 pegawai KPK menuai kecaman," teriaknya.
Syahrul mengatakan aksi ini juga dilakukan untuk memberi sinyal kepada pemerintah untuk bergerak melawan ketidakadilan.
Dia menjelaskan tanda bahaya akan gangguan terhadap penegakan korupsi secara simbolis akan dilakukan dengan membunyikan kentungan.
"Kita semua berharap berbagai upaya masyarakat, berbagai elemen masyarakat itu berhasil untuk setidaknya memberikan sinyal kepada pemerintah kita, kepada Jokowi dan juga jajarannya," ujarnya.
"Kita di sini memiliki simbolisasi lagi-lagi, nyalakan tanda bahaya, menyuarakan kentungan untuk memberikan isyarat kepada pemerintah bahwa kita sedang dalam bahaya. Upaya penegakan kasus korupsi di Indonesia sedang diganggu!" lanjutnya.
Massa kemudian secara bersamaan memukul kentungan.
Puluhan massa aksi itu terlihat menggelar aksi sesuai dengan protokol kesehatan (prokes).
Massa aksi itu terlihat kompak mengenakan pakaian berwarna hitam dan mengikat pita bendera merah putih di kepalanya.
Terlihat juga puluhan polisi berjaga di lokasi guna memastikan aksi ini berjalan lancar. [Democrazy/dtk]
