DEMOCRAZY.ID - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai ada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya. Elite PDIP menepis tudingan Pusako Unand terhadap Jokowi. "Bukan tidak mungkin KPK akan berubah menjadi lembaga bargaining politik," ujar Feri saat dihubungi, Selasa (11/5/2021). Feri menuding ada perintah menonaktifkan Novel dan 74 pegawai lain lewat tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menuding perintah itu datang dari Presiden Jokowi. "(Sebanyak) 75 orang itu merupakan orang-orang yang menangani kasus-kasus penting yang melibatkan partai-partai besar dan orang-orang penting. Ini adalah upaya Firli atas perintah presiden untuk memastikan kasus-kasus besar tidak berlanjut," kata Feri. Dia menyebut penonaktifan ke-75 pegawai itu bakal membuat KPK sepenuhnya menjadi alat bagi Ketua KPK Firli. Feri menilai cara yang digunakan Firli dengan menonaktifkan KPK se
DEMOCRAZY.ID - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai ada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya. Elite PDIP menepis tudingan Pusako Unand terhadap Jokowi. "Bukan tidak mungkin KPK akan berubah menjadi lembaga bargaining politik," ujar Feri saat dihubungi, Selasa (11/5/2021). Feri menuding ada perintah menonaktifkan Novel dan 74 pegawai lain lewat tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menuding perintah itu datang dari Presiden Jokowi. "(Sebanyak) 75 orang itu merupakan orang-orang yang menangani kasus-kasus penting yang melibatkan partai-partai besar dan orang-orang penting. Ini adalah upaya Firli atas perintah presiden untuk memastikan kasus-kasus besar tidak berlanjut," kata Feri. Dia menyebut penonaktifan ke-75 pegawai itu bakal membuat KPK sepenuhnya menjadi alat bagi Ketua KPK Firli. Feri menilai cara yang digunakan Firli dengan menonaktifkan KPK se