Dulu 10 Tahun Era SBY Mampu Jaga KPK, Kini Justru Terancam di Era Jokowi, Demokrat: Tunggu Kami di 2024! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Senin, 31 Mei 2021

Dulu 10 Tahun Era SBY Mampu Jaga KPK, Kini Justru Terancam di Era Jokowi, Demokrat: Tunggu Kami di 2024!

Dulu 10 Tahun Era SBY Mampu Jaga KPK, Kini Justru Terancam di Era Jokowi, Demokrat: Tunggu Kami di 2024!

Dulu-10-Tahun-Era-SBY-Mampu-Jaga-KPK-Kini-Justru-Terancam-di-Era-Jokowi-Demokrat-Tunggu-Kami-di-2024


DEMOCRAZY.ID -Polemik yang terjadi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus bergulir hingga hari ini berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) guna alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).


Hingga hari ini, polemik atas gelaran TWK KPK masih menyisakan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terlebih usai 75 pegawai dinyatakan tidak lulus.


Bahkan, dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK KPK tersebut, 51 diantaranya sudah dinyatakan diberhentikan.


Di tengah terus bergulirnya pro dan kontra ihwal gelaran TWK di KPK saat ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Andi Arief rupanya tidak ingin ketinggalan untuk terus bersuara.


Melalui cuitannya di Twitter, ia menyinggung soal dahulu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau saat Partai Demokrat berhasil memenangkan Pemilu KPK mampu dijaga.


"Kawan-kawan KPK yang militan, dulu dalam berbagai ujian, kekuatan kami 21% di parlemen dengan kader menjabat Presiden mampu menjagamu," tulis Andi Arief dikutip Senin, 31 Mei 2021.


Lebih lanjut ia menuturkan bahwa memang saat ini pemberantasan korupsi sedang terancam, terlebih usai mencuatnya polemik TWK akhir-akhir ini.


Namun demikian, ia menjanjikan penguatan terhadap lembaga antirasuah itu pada 2024 mendatang.


"Kami tahu saat ini perjuangan berantas korupsi sedang terancam. Tunggu kami di 2024. Kembali kuat bersama Demokrat," pungkas Andi Arief.


Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tetap diberhentikan. 


Dia mengatakan itu pada Selasa, 25 Mei 2021 karena merujuk tim asesor TWK bahwa 51 orang itu memiliki rapor merah.


Menurut Alexander, 51 orang sudah itu tak bisa lagi dibina dengan pendidikan wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN dan bekerja di KPK. [Democrazy/gmd]