DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman menuding rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kejam dari teroris lantaran siang bolong mencuri uang rakyat.
Tudingan tersebut disampaikan Benny K Harman terhadap rezim Jokowi lewat cuitannya di Twitter, Sabtu 1 Mei 2021.
"Di era Jokowi berkuasa. Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong," cuit Benny.
Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menanggapi hasil laporan yang disampaikan Menteri Sosial, Tri Rismaharini kepada lembaga KPK terkait data ganda penerima bantuan sosial (Bansos).
Menurut Benny Harman, 21 juta data ganda penerima bansos tersebut bukanlah angka kecil. Apalagi, menurutnya jika dikalikan dengan jumlah korupsi per satu bansos yang dilakukan para tersangka yang sudah ditetapkan KPK.
"Ini yang dilaporkan Risma ke KPK, 21 juta data ganda penerima bansos. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar. Inilah kejahatan extra ordinary itu," tutur Anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melaporkan data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke KPK.
Total ada lebih dari 21 juta data warga yang ganda.
"Kami melaporkan data masuk dalam Stranas KPK yang harus ditindaklanjuti, juga ada temuan BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Setelah saya jadi menteri, saya berkonsentrasi untuk gimana perbaikan data bisa segera mungkin. Alhamdulillah April kami bisa selesaikan pernaikan datanya. Hasilnya, 21.156.000 atau 21.158.000 data itu ganda, kemudian kami tidurkan," ujar Risma, Jumat 30 April 2021.
Risma mengatakan, karena ada 21 juta data warga dinonaktifkan sementara sebagai penerima bansos, dia memerintahkan pemerintah daerah menyempurnakan data.
Hal inilah yang dilaporkan Risma dalam pertemuan dengan pimpinan KPK hari ini.
Mensos di rezim pemerintahan Jokowi ini mengatakan, dari usulan daerah, ada 5 juta warga yang diusulkan.
Namun itu belum semua, melainkan baru beberapa daerah saja.
"Dari usulan daerah kurang-lebih 5 juta yang diusulkan, yang rekapannya di kami. Namun ada beberapa daerah, di antaranya Papua, NTT, dan ada enam daerah itu yang kita tidak bisa leterlek sekali dengan data kependudukan, karena kondisi situasional yang secara aksebilitas sulit dan sebagainya. Karena itu, kita secara terus-menerus termasuk data dari suku-suku yang ada di dalam hutan, kita akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas KPK, yaitu padan dengan data kependudukan," ujarnya. [Democrazy/trk]
