DEMOCRAZY.ID - Pentolan kelompok separatis Papua Barat, Benny Wenda dikabarkan meminta bantuan Partai Komunis China (PKC) untuk mengintervensi masalah di wilayah Indonesia. PKC sendiri merupakan partai yang mengendalikan pemerintah China saat ini. Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu, disampaikan melalui surat kabar Australia dan bertujuan untuk memuluskan ambisinya memerdekakan Papua Barat dari Indonesia. Menanggapi isu tersebut, anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menegaskan, Benny Wenda bukan lagi WNI. Sehingga, setiap langkah yang dia lakukan terkait Papua Barat merupakan tindakan yang mengancam kedaulatan NKRI. "Benny Wenda bukan WNI jadi apapun yg dia lakukan artinya mengancam kedaulatan RI," kata Farhan saat dihubungi, Minggu (2/5/2021). Terkait hal yang perlu dilakukan pemerintah RI, politikus Partai NasDem ini, menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomasi
DEMOCRAZY.ID - Pentolan kelompok separatis Papua Barat, Benny Wenda dikabarkan meminta bantuan Partai Komunis China (PKC) untuk mengintervensi masalah di wilayah Indonesia. PKC sendiri merupakan partai yang mengendalikan pemerintah China saat ini. Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu, disampaikan melalui surat kabar Australia dan bertujuan untuk memuluskan ambisinya memerdekakan Papua Barat dari Indonesia. Menanggapi isu tersebut, anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menegaskan, Benny Wenda bukan lagi WNI. Sehingga, setiap langkah yang dia lakukan terkait Papua Barat merupakan tindakan yang mengancam kedaulatan NKRI. "Benny Wenda bukan WNI jadi apapun yg dia lakukan artinya mengancam kedaulatan RI," kata Farhan saat dihubungi, Minggu (2/5/2021). Terkait hal yang perlu dilakukan pemerintah RI, politikus Partai NasDem ini, menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomasi