Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI: Jangan Salahkan Para Mafianya, Tapi Presiden & Wapresnya!

DEMOCRAZY.ID - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tampak belakangan ini.  Menurutnya, selain ada peran aktor-aktor lain, seperti DPR, presiden juga memiliki andil.  "Dari sana aktor banyak sekali, tapi setidak-tidaknya yang memiliki kewajiban ada presiden. Setidak-tidaknya beliau mengabaikan kewajiban yang ada di dia," kata Asfinawati dalam diskusi daring 'Masihkah Bisa Berharap pada KPK Saat Ini?' , Jumat (7/5/2021).  Asfinawati mengatakan, Jokowi memang tidak pernah menandatangani revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Namun, Jokowi menyetujuinya dan membiarkannya sah secara otomatis sesuai ketentuan undang-undang.  Jokowi pun tidak pernah berusaha menghentikan atau membatalkan pembahasan revisi UU KPK saat itu.  "Padahal di waktu yang sama pada September 2019 itu, presiden mengatakan tunda revisi KUHP. Maka dia t