DEMOCRAZY.ID - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr M Busyro Muqqodas menyampaikan ceramah seputar pentingnya dakwah politik berbasis akhlak. Hal itu disampaikannya dalam Halalbihalal Silaturahmi Idul Fitri 1442 Syawalan 1442 Keluarga Besar Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Sabtu (22/5/2021). Menurutnya, negara ini dikuasai oleh para cukong politik. “Dengan model sistem politik kita saat ini, untuk menjadi bupati butuh sekitar Rp 40 miliar, jadi gubernur Rp 100 miliar. Untuk ikut pilpres butuh triliunan,” jelas mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Dengan sistem seperti itu, kata Busyro, para kandidat tidak mungkin sekadar mengandalkan uang tabungan, melainkan harus bergantung kepada para cukong politik. Cukong tersebut akan menagih utang saat orang yang dibiayai menang Pemilu. “UU Parpol, UU Pemilu dan UU Pilkada yang kita miliki merupakan biang kerok korupsi politik. Produk pemilu akhirnya didominasi dibawah cukong. Orang Muhammadiyah tidak mungkin ikut pilkada denga
DEMOCRAZY.ID - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr M Busyro Muqqodas menyampaikan ceramah seputar pentingnya dakwah politik berbasis akhlak. Hal itu disampaikannya dalam Halalbihalal Silaturahmi Idul Fitri 1442 Syawalan 1442 Keluarga Besar Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Sabtu (22/5/2021). Menurutnya, negara ini dikuasai oleh para cukong politik. “Dengan model sistem politik kita saat ini, untuk menjadi bupati butuh sekitar Rp 40 miliar, jadi gubernur Rp 100 miliar. Untuk ikut pilpres butuh triliunan,” jelas mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Dengan sistem seperti itu, kata Busyro, para kandidat tidak mungkin sekadar mengandalkan uang tabungan, melainkan harus bergantung kepada para cukong politik. Cukong tersebut akan menagih utang saat orang yang dibiayai menang Pemilu. “UU Parpol, UU Pemilu dan UU Pilkada yang kita miliki merupakan biang kerok korupsi politik. Produk pemilu akhirnya didominasi dibawah cukong. Orang Muhammadiyah tidak mungkin ikut pilkada denga