DEMOCRAZY.ID
Amin menilai, keputusan tersebut hanya didasarkan pada kontribusi Abdee memenangkan Presiden Joko Widodo dalam dua pemilihan presiden, bukan karena kompetensinya.
"Menurut saya pertimbangan yang digunakan oleh Menteri BUMN bukan kompetensi tapi kontribusi pada pemenangan saat Pilpres atau kedekatan yang bersangkutan dengan Presiden Joko Widodo," kata Amin saat dihubungi, Sabtu (29/5/2021).
Amin pun menyoroti banyaknya pendukung dan relawan Jokowi yang kini duduk di kursi komisaris perusahaan pelat merah tanpa memperhatikan kesesuaian kompetensi dengan bisnis perusahaan.
Menurut Amin, hal itu tiak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
"Diingkarinya prinsip-prinsip GCG ini yang menjadikan banyak BUMN kita jalannya tertatih-tatih dan menderita rugi," kata dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku tidak mempersoalkan sikap pemerintah yang membagi-bagikan jatah direksi atau komisaris BUMN kepada relawan atau pendukung selama memperhatikan prinsip profesionalisme.
"Dengan demikian keberadaan yang bersangkutan baik sebagai direksi atau komisaris benar-benar mendukung terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Bukan hanya menambah beban (pengeluaran) negara," ujar Amin.
Seperti diketahui, pengangkatan Abdee sebagai komisaris Telkom menambah panjang daftar pendukung dan relawan Jokowi yang mendapat jabatan komisaris.
Selain Abdee, ada sejumlah nama pendukung Jokowi yang telah lebih dulu menjadi komisaris perusahaan pelat merah.
Antara lain Fadjroel Rachman selaku Komisaris Utama Adhi Karya, Andi Gani Nena Wea selaku Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan, dan Ulin Yusron sebagai komisaris di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. [Democrazy/kmp]
