DEMOCRAZY.ID
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko menerka bahwa apakah keputusan itu keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kayaknya perlu ada yang komunikasi dengan Pak Pratik Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) terkait putusan KPK. Apa seperti itu yang dikehendaki Presiden," kata Sujanarko, Selasa (25/5/2021).
Menurutnya, keputusan pimpinan KPK itu seharusnya dilaraskan terlebih dahulu dengan kemauan pihak Istana Negara.
Sujarnarko mengatakan polemik TWK ini akan menjadi lebih berat atas keputusan tersebut.
"Perlu diketahui dulu kalau istana maunya seperti itu. Perjalanan akan semakin berat," kata Sujanarko.
Lalu, Sujanarko menyebut yang diperlukan untuk menyelesaikan polemik ini ada di tangan Pratikno.
Pasalnya, Pratikno dinilai bisa berwenang dalam menyampaikan soal ini langsung ke Jokowi.
"Cukup Mensesneg saya kira, bisa ditanyakan apa ini sudah sesuai kemauan Presiden ya," ujarnya.
Lebih lanjut, Sujarnako mengaku belum tahu mengenai siapa saja pegawai KPK yang termasuk 51 yang tidak selamat dan 24 yang masih bisa bertahan.
"Belum (tahu)," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sebanyak 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) memiliki rapor merah. Ke-51 orang itu dikatakan tidak bisa dilakukan pembinaan.
"Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah 'merah', dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alex dalam jumpa pers di BKN, Jakarta, Selasa (25/5).
Sementara itu, sebanyak 24 pegawai yang tidak lolos akan dilakukan pembinaan.
Mereka akan melakukan pembinaan wawasan kebangsaan.
"Dari hasil pemetaan dari asesor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu, dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN," katanya. [Democrazy/dtk]
