DEMOCRAZY.ID
Boikot dilakukan usai H&M memancing kemarahan warga Vietnam setelah peta di situs perusahaan menggambarkan pulau-pulau di Laut China Selatan sebagai wilayah China.
Seperti diketahui, Vietnam dan China memiliki klaim yang berlawanan atas pulau di Laut China Selatan.
Sementara pihak berwenang di Shanghai mengatakan mereka memanggil unit lokal H&M untuk mengatasi masalah dengan peta di situsnya pada pekan lalu.
Namun, tidak jelas apakah ini peta yang sama dengan peta yang membuat marah warga Vietnam.
Mengutip Business Standard, warganet Vietnam mengkritisi sikap H&M yang diam-diam memihak China dalam sengketa tersebut.
Warga net Vietnam mendesak perusahaan untuk meminta maaf dan mengubah kembali nine dash line seperti semula.
Sebelumnya, H&M diboikot di China setelah pemerintah China memperingatkan perusahaan untuk tidak mempolitisasi ekonomi mereka dengan tuduhan menggunakan tenaga kerja paksa warga Uighur di Xinjiang.
Pengguna media sosial China beberapa saat lalu membagikan pernyataan H&M yang dibuat pada 2020 silam bahwa pihaknya tidak lagi akan mengambil kapas dari Xinjiang.
Kala itu, H&M menyatakan keputusan diambil setelah perusahaan mengalami kesulitan melakukan uji tuntas yang kredibel di wilayah tersebut.
Juga, setelah media dan kelompok hak asasi manusia melaporkan penggunaan kerja paksa di Xinjiang, sebuah tuduhan yang berulang kali dibantah oleh China.
Juru Bicara Pemerintah Daerah Xinjiang Xu Guixiang mengatakan kepada awak media kalau H&M seharusnya tidak mempolitisasi kebijakan ekonomi China.
Ia juga menyatakan H&M tidak akan dapat mencari keuntungan lagi di China setelah mengeluarkan pernyataan itu.
Dalam kesempatan sama, Juru Bicara Xinjiang lainnya Elijian Anayat mengatakan masyarakat China tidak mau menggunakan produk seperti H&M dan Nike dan mereka sudah diboikot di China.
Ia juga mengajak perusahaan barat untuk datang ke ladang kapas Xinjiang guna melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi.
Sementara, pemerintah AS pada Jumat (26/3) mengutuk kampanye pemerintah China terhadap perusahaan AS dan internasional lainnya lewat sosial media. [Democrazy/cnn]
