DEMOCRAZY.ID - Ideologi sekuler masuk lembaga negara atas kebijakan Kemendagri akan membuatkan e-KTP untuk transgender. Kebijakan ini sama artinya rezim ini mengakui keberadaan transgender. “Rencana pembuatan e-KTP untuk transgender mengindikasikan ideologi sekuler masuk lembaga negara,” kata pengamat politik Muslim Arbi, Ahad (25/4/2021). Menurut Muslim, Indonesia mempunyai Wakil Presiden seorang kiai nampaknya tidak mempunyai fungsi untuk mencegah berbagai ideologi yang bertentangan Pancasila masuk lembaga negara. “Pengakuan Rezim Jokowi terhadap transgender sangat bertentangan dengan Pancasila,” ungkapnya. Kata Muslim, setelah adanya e-KTP buat transgender, kelompok ini akan memperjuangkan pernikahan sesama sejenis agar mendapat pengakuan dari negara. “Arah perjuangan kelompok transgender ini untuk mendapat pengakuan pernikahan sejenis di negeri ini. Mereka ini mendapat dana asing melakukan propaganda agar mendapat pengakuan negara,” jelas Muslim. Kemendagri melihat banyak tran
DEMOCRAZY.ID - Ideologi sekuler masuk lembaga negara atas kebijakan Kemendagri akan membuatkan e-KTP untuk transgender. Kebijakan ini sama artinya rezim ini mengakui keberadaan transgender. “Rencana pembuatan e-KTP untuk transgender mengindikasikan ideologi sekuler masuk lembaga negara,” kata pengamat politik Muslim Arbi, Ahad (25/4/2021). Menurut Muslim, Indonesia mempunyai Wakil Presiden seorang kiai nampaknya tidak mempunyai fungsi untuk mencegah berbagai ideologi yang bertentangan Pancasila masuk lembaga negara. “Pengakuan Rezim Jokowi terhadap transgender sangat bertentangan dengan Pancasila,” ungkapnya. Kata Muslim, setelah adanya e-KTP buat transgender, kelompok ini akan memperjuangkan pernikahan sesama sejenis agar mendapat pengakuan dari negara. “Arah perjuangan kelompok transgender ini untuk mendapat pengakuan pernikahan sejenis di negeri ini. Mereka ini mendapat dana asing melakukan propaganda agar mendapat pengakuan negara,” jelas Muslim. Kemendagri melihat banyak tran