DEMOCRAZY.ID
Pasalnya, proyek infrastruktur membutuhkan anggaran jumbo, sementara pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19 lebih mendesak.
Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan seleksi terutama diperlukan jika proyek infrastruktur tersebut bersifat jangka panjang.
Ini artinya, kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan proyek terkait tidak dalam waktu dekat.
"Proyek besar, yang kira-kira belum terlalu dibutuhkan dalam jangka pendek harus lebih diseleksi lagi. Karena, anggaran infrastruktur memang besar. Juga, untuk menghindari terlalu banyak proyek karena orang banyak harus bekerja, risiko penularan covid-19 tambah besar," ujarnya, Selasa (20/4).
Ambil contoh, pemerintah bisa saja menunda pembangunan ibu kota baru, lantaran ekonomi nasional belum benar-benar pulih dan masih membutuhkan banyak dana untuk penanganan pandemi covid-19.
Terlebih, proyek ibu kota baru membutuhkan dana tidak sedikit.
Pun, apabila pemerintah kekeh memulai proyek pembangunan ibu kota baru tahun ini, maka ada baiknya pemerintah menangguhkan pembangunan proyek infrastruktur besar lain.
Dengan demikian, tidak semua proyek infrastruktur 'raksasa' dikerjakan bersamaan pada tahun ini.
"Jadi, harus kalkulasi lagi, tidak mesti harus semuanya, kalau semua dijalankan ini akan menambah beban anggaran lebih besar dan menimbulkan risiko dari sisi ekonomi," terang Faisal.
Sebaliknya, ia menyarankan pemerintah untuk fokus pada pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurutnya, program tersebut membutuhkan penguatan dari sisi pendanaan khususnya untuk program bantuan kepada UMKM dan kesehatan.
Selain itu, ia menilai pemerintah hendaknya fokus membantu pemulihan pada sejumlah sektor yang masih terpuruk, seperti sektor pariwisata.
"Sekarang fokus pada sektor yang lebih lambat atau susah untuk pulih, jadi tidak sama penanganan untuk sektor satu dengan yang lain," imbuhnya.
Apabila pemerintah tidak menyusun skala prioritas ekonomi, maka kekhawatirannya dapat membebani APBN.
Pasalnya, kemampuan APBN sebagai sumber pendanaan pun masih terbatas.
"Makanya, perlu ada prioritas, kalau itu tidak dilakukan dampaknya nanti, dari sisi pembiayaan terlalu berat burden-nya (beban), karena ini ada konsekuensi lain, misalnya terlalu banyak utang tetap ada konsekuensi bagaimana bayar ke depan," jelasnya.
Dihubungi terpisah, Ekonom INDEF M Rizal Taufikurahman menyampaikan pandangan serupa.
Menurut dia, pemerintah menghindari proyek yang tidak berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan membutuhkan waktu untuk mendorong ekonomi. Contohnya, proyek infrastruktur.
"Misalnya, isunya pemerintah sedang mendorong infrastruktur untuk pembangunan ibu kota negara baru, sebaiknya dihindari dulu pada kondisi sekarang ini, karena pandemi ini belum pasti kapan selesainya," ujar Rizal.
Sebaliknya, ia mendorong pemerintah untuk mendongkrak sektor yang menyerap banyak tenaga kerja serta sektor yang terbukti tangguh menghadapi pandemi covid-19.
Misalnya, sektor pertanian, IT dan telekomunikasi, kesehatan, dan sebagainya.
Pertimbangannya, sektor-sektor tersebut mampu mengungkit daya beli masyarakat secara langsung.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa pulih dan keluar dari jurang resesi ekonomi saat ini.
"Syaratnya harus ke industri yang serap tenaga kerja banyak dan mendorong ekonomi masyarakat," tandasnya. [Democrazy/cn]
