DEMOCRAZY.ID
Bahkan, partisipasi masyarakat dalam penanganan terorisme juga melemah.
"Eksistensi kelompok teroris ini dimungkinkan karena mengendurnya kepekaan dan melemahnya partisipasi masyarakat," kata Hendardi melalui keterangan tertulis, Kamis (1/4).
Pemikiran Hendardi didukung dengan semakin berkembangnya upaya yang seolah mendelegitimasi tindakan polisional oleh institusi-institusi keamanan negara dalam menangani terorisme.
Kondisi tersebut, kata Hendardi, justru semakin membuat masyarakat berpikir permisif.
"Hal itu mendorong masyarakat menjadi permisif, karena berkembang persepsi bahwa terorisme adalah konspirasi atau rekayasa pihak-pihak tertentu," kata dia.
Padahal, menurut Hendari, tak ada konspirasi atau rekayasa jika dilihat dari dua aksi terakhir yang baru saja menyerang Indonesia.
Pengeboman di Makasar pada Minggu lalu, dan penyerangan terhadap Mabes Polri, Rabu (31/3) kemarin.
Hal ini nyata menunjukkan bahwa jejaring itu ada dan keberadaan mereka membahayakan warga masyarakat.
Oleh karena itu, menurut Hendari, sebenarnya tak ada yang salah dengan tindakan polisional yang selama ini dilakukan dalam upaya penindakan terorisme.
Namun, kata dia, semua tindakan itu harus terukur dan akuntabel sehingga tak memunculkan persepsi-persepsi di publik.
"Tindakan polisional yang terukur dan akuntabel, untuk melumpuhkan teroris dan jaringannya dibenarkan, (permissible) dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia," kata dia.
Apalagi, kata Hendardi, tak dipungkiri jejaring teror ini telah semakin maju.
Salah satunya jaringan JAD yang mengkapitalisasi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan memanfaatkannya secara efektif untuk melakukan proses radikalisasi di ruang publik.
"Mereka menyasar kelompok-kelompok spesifik, yang memiliki potensi transformasi secara cepat untuk menjadi intoleran aktif, radikal, lalu jihadis dan melakukan amaliyah teror," kata dia.
Hendardi juga mengingatkan tindakan terorisme ini bukan musuh satu pihak saja, melainkan musuh semua pihak.
Oleh karenanya, mobilisasi sumber daya dan dukungan bersama jelas dibutuhkan. Dalam hal ini, perlu partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan.
Penanganan terorisme, mulai dari pencegahan hingga penindakan yang bersifat terukur dan akuntabel, harus dilakukan secara simultan untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warga negara.
"Sinergi demikian akan membentuk imunitas kolektif dari penyebaran terorisme melalui saluran apapun, termasuk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti media sosial dan internet," jelasnya. [Democrazy/cnn]
