Rezim Jokowi Bakal Buat BRIN Dibawahi BPIP, Rocky Gerung: Saya Jadi Teringat Sosok Hitler! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Senin, 12 April 2021

Rezim Jokowi Bakal Buat BRIN Dibawahi BPIP, Rocky Gerung: Saya Jadi Teringat Sosok Hitler!

Rezim Jokowi Bakal Buat BRIN Dibawahi BPIP, Rocky Gerung: Saya Jadi Teringat Sosok Hitler!

Rezim-Jokowi-Bakal-Buat-BRIN-Dibawahi-BPIP-Rocky-Gerung-Saya-Jadi-Teringat-Sosok-Hitler

DEMOCRAZY.ID - Rocky Gerung mengomentari soal isu yang beredar bahwa Pemerintahan Jokowi berencana membuat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Rocky Gerung mengatakan bahwa hal itu mengingatkan dia pada Adolf Hitler, seorang diktator Jerman yang berpahamkan ideologi fasisme.


Kata Rocky, Hitler dulu juga menggunakan riset demi membuktikan keunggulan bangsa Jerman yang memang menjadi cita-cita ideologinya.


"Ini kalau udah begini, saya ingat proyek Hitler," ujarnya dalam wawancara bersama Hersubeno Arief di Rocky Gerung Official pada Senin, 12 April 2021.


"Hitler juga bikin badan riset untuk memastikan ideologi fasisme itu, ideologi keunggulan ras Arya itu, harus dibuktikan di laboratorium-laboratorium tuh. Itu yang dulu menghasil proyek U-Gen, gen baru yang dianggap lebih mulia, tuh," lanjutnya.


Menurut penilaian Rocky, arah kebijakan Jokowi terkait BRIN nampak mirip dengan apa yang dilakukan Hitler dulu yang berpolitik untuk memurnikan bangsa Jerman.


Hanya saja, Rocky mempertanyakan apa yang sedang ingin dimurnikan oleh Pemerintahan Jokowi.


"Hal yang sama juga berlaku sekarang, tuh. Kalau dulu Hitler melakukan itu untuk memastikan bahwa yang dia sedang kerjakan adalah politik untuk memurnikan bangsa Jerman, tuh," ujarnya.


"Nah kita nggak tahu sekarang ini mau memurnikan apa kalau ideologi menuntun metodologi. Kan tidak mungkin satu riset metodologi, riset akademis, memerlukan paradigma ideologi. Di mana-mana ada kebebasan untuk melakukan penelitian dan arah penelitian itu ditentukan oleh fakta-fakta di laboratorium, bukan fakta-fakta di Partai Politik," sambungnya.


Rocky lantas mencurigai bahwa rencana pemerintahan Jokowi soal BRIN ini sebenarnya berkaitan dengan uang.


"Karena itu, satu-satunya keterangan kita adalah memang ada uang besar di situ dalam bidang riset yang harus dikendalikan. Nah pengendalian itu yang bermasalah sekarang karena dia dikendalikan oleh partai politik. Jadi selalu ada bias kebijakan yang kita intip dari awal itu pasti medan korupsi," paparnya.


Rocky mengatakan bahwa nantinya akan ada kekacauan sebab pihak-pihak yang ingin melakukan riset hanyalah yang disetujui oleh partai. Maka akan rawan suap-menyuap.


"Ini bahayanya kalau ilmu digabung-gabung dengan politik. Itu akan mengingatkan kita (pada) proyek di masa lalu di mana fasisme Hitler menggabungkan ilmu pengetahuan dan riset dengan cita-cita ideologinya yaitu menjadikan Jerman ubber alles, Jerman sebagai bangsa besar," tandasnya.


Sebagai catatan, Rocky Gerung mengatakan hal di atas sebagai respons terhadap Hersubeno Arief yang di awal menyinggung tulisan Dipo Alam, mantan sekretaris Kabinet terkait BRIN.


Tulisan Dipo Alam tersebut berjudul 'Lembaga Ristek dalam Bayang-Bayang Indoktrinasi' yang diterbitkan di Kumparan pada Minggu, 10 April 2021.


Dalam tulisan itu, Dipo Alam menyinggung bahwa PDIP menginginkan Ketua Umumnya untuk dapat menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN nantinya.


Dipo juga lantas mengaitkan bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ternyata banyak menyinggung soal BRIN.


"Sangat ganjil, naskah RUU yang seharusnya fokus pada bagaimana melembagakan nilai-nilai Pancasila itu, jika kita periksa dengan saksama, ternyata banyak sekali memuat soal BRIN," tulis Dipo.


Salah satu pasal yang disinggung Dipo yakni pasal Pasal 48 ayat (6) RUU HIP, yang berbunyi:


“Ketua dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjabat ex officio ketua dewan pengarah di badan yang menyelenggarakan riset dan inovasi nasional.”


Dipo lalu melanjutkan "Yang dimaksud sebagai 'Ketua dewan pengarah' dalam RUU HIP adalah ketua dewan pengarah dari badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan ideologi."


Sebagai catatan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini Ketua Dewan Pengarahnya adalah Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan Ketua Umum PDIP. [Democrazy/trk]