DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu dikasih cermin atas pernyataanya yang menginginkan militer Myanmar menhentikan kekerasan membebaskan tahanan politik (tapol). Demikian dikatakan pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil Si Bangsat Kalem (SBK) dalam pernyataan, Sabtu (24/4/2021). “Di bawah Presiden Jokowi, Jumhur Hidayat cs sebagai tapol belum dibebaskan,” ungkapnya. Kata SBK, para pemimpin negara ASEAN lainnya akan tertawa atas pernyataan Jokowi itu. “Para pemimpin negara ASEAN tahu, Indonesia di bawah Jokowi terjadi banyak pelanggaran HAM seperti di Papua, kasus di depan Bawaslu, pembunuhan enam Laskar FPI,” jelas SBK. SBK mengatakan, pemimpin militer Myanmar yang datang di Jakarta menghadiri KTT ASEAN menunjukkan Presiden Jokowi tidak pedulu pelanggaran HAM. “Kalau peduli pelanggaran HAM, pemimpin militer Myanmar tidak perlu diundang di KTT ASEAN di Jakarta,” paparnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung situasi di Myanmar dalam pidatonya di
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu dikasih cermin atas pernyataanya yang menginginkan militer Myanmar menhentikan kekerasan membebaskan tahanan politik (tapol). Demikian dikatakan pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil Si Bangsat Kalem (SBK) dalam pernyataan, Sabtu (24/4/2021). “Di bawah Presiden Jokowi, Jumhur Hidayat cs sebagai tapol belum dibebaskan,” ungkapnya. Kata SBK, para pemimpin negara ASEAN lainnya akan tertawa atas pernyataan Jokowi itu. “Para pemimpin negara ASEAN tahu, Indonesia di bawah Jokowi terjadi banyak pelanggaran HAM seperti di Papua, kasus di depan Bawaslu, pembunuhan enam Laskar FPI,” jelas SBK. SBK mengatakan, pemimpin militer Myanmar yang datang di Jakarta menghadiri KTT ASEAN menunjukkan Presiden Jokowi tidak pedulu pelanggaran HAM. “Kalau peduli pelanggaran HAM, pemimpin militer Myanmar tidak perlu diundang di KTT ASEAN di Jakarta,” paparnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung situasi di Myanmar dalam pidatonya di