DEMOCRAZY.ID
"Jangan dikira di balik 19 ribu hektar tanah dari presiden untuk Pemuda Muhammadiyah pusat enggak ada makna politiknya sama sekali. Apa maknanya kecuali makna-makna politik yang sangat pragmatis," kata Busyro dalam webinar yang digelar LP3ES pada Senin (19/4) yang dikutip ulang dari kanal YouTube LP3ES, Selasa (20/4).
Busyro menilai Jokowi tak berhak membagi-bagian hak kelola lahan seperti demikian kepada Pemuda Muhammadiyah.
Ia menilai upaya tersebut sekadar memiliki motif yang sangat pragmatis dan minim narasi.
"Itu sangat pragmatis dan sangat tandus hati nurani dan sangat tandus narasi itu," kata dia.
Selain itu, Busyro juga menyebut fenomena banditisme politik telah melembaga di Indonesia saat ini.
Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi salah satu korban banditisme politik tersebut.
Ia pun khawatir banditisme politik tersebut bisa menyasar siapa saja tanpa terkecuali ke depannya.
"Yang lain-lain juga akan ada [jadi sasaran]. Kekuatan masyarakat sipil pasti akan diperlemah," kata dia.
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sebelumnya mengakui mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk mengelola lahan seluas 19.685 hektare.
Lahan itu terletak di Kecamatan Babat Supat, Keluang, Sungai Lilin dan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Meski demikian, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto sempat mengklaim pihaknya belum menerima 19 ribu hektar lahan dari Presiden Joko Widodo tersebut.
Sunanto mengatakan pemberian lahan tersebut sejalan dengan semangat Pemuda Muhammadiyah mengembangkan kemandirian ekonomi dan produktivitas pertanian masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla mengklaim lahan yang diberikan untuk dikelola tersebut sudah memenuhi aturan yang berlaku. [Democrazy/cn]
