Kontroversi Tiada Henti Jozeph Paul Zhang, Munarman FPI: Perlu Diinvestigasi, Jangan-jangan Dia Agen Proxy Partai Komunis China | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Kamis, 22 April 2021

Kontroversi Tiada Henti Jozeph Paul Zhang, Munarman FPI: Perlu Diinvestigasi, Jangan-jangan Dia Agen Proxy Partai Komunis China

Kontroversi Tiada Henti Jozeph Paul Zhang, Munarman FPI: Perlu Diinvestigasi, Jangan-jangan Dia Agen Proxy Partai Komunis China

Kontroversi-Tiada-Henti-Jozeph-Paul-Zhang-Munarman-FPI-Perlu-Diinvestigasi-Jangan-jangan-Dia-Agen-Proxy-Partai-Komunis-China

DEMOCRAZY.ID - Eks Sekertaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menanggapi pernyataan youtuber Jozeph Paul Zhang yang menuai kontroversi. 

Munarman menduga Jozeph merupakan agen Partai Komunis China (PKC) yang tujuannya memecah belah masyarakat.


Munarman mengamati Jozeph dalam setiap pernyataannya bukan saja anti-Islam, tapi terlihat antiagama. Sikap seperti ini menurutnya dekat dengan prinsip komunis.


"Perlu diinvestigasi secara serius, jangan-jangan memang mahluk itu agen proxy dari Partai Komunis China yang saat ini sangat kuat pengaruhnya dan menunjukkan eksistensinya," kata Munarman, Kamis (22/4).


Munarman menyebut watak asli kaum komunis sebenarnya anti dengan semua agama. 


Hanya saja, mereka masih menyelimuti dalam retorikanya seolah bertuhan.


"Lihat saja pembelaan dari mahluk itu (Jozeph) terhadap PKI dan menyalahkan NU," ujar Munarman.


Munarman menduga aksi Jozeph sudah direncanakan matang. 


Menurutnya, kemunculan Jozeph hanya salah satu proxy untuk tahap awal atau test the water. 


Ia juga menganggap aksi Jozeph berhubungan dengan hilangnya pendiri NU dalam kamus sejarah Indonesia garapan Kemendikbud.


"Karena harus juga dilihat dan dirangkai dengan propaganda untuk test the water itu, yaitu dihilangkannya peran tokoh-tokoh NU dari Kamus Sejarah Indonesia. Dua hal itu menurut analisis saya berhubungan erat, hanya para proxy-nya memang tidak saling koordinasi, karena mereka bekerja dalam kompartemen yang berbeda," jelas Munarman.


Munarman menilai strategi yang digunakan Jozeph mirip masa-masa menjelang G30S/PKI. 


Munarman merinci awalnya Masyumi dibubarkan, lalu HMI tiap hari diserang baik fisik maupun demonstrasi minta dibubarkan,


"Lalu ketika PKI sudah merasa kuat dulu itu, mulai menyerang pondok pondok pesantren dan ulama-ulama, lalu langsung konfrontasi dengan warga NU di desa-desa," ucap Munarman.


"Nah sekarang mahluk bernama Zhang itu sudah mulai juga menyerang nyerang NU termasuk tokoh tokohnya," tutup Munarman.


Jozeph Paul Zhang kembali memantik kontroversi setelah mengaku sebagai nabi ke-26 bagi umat Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW, belum lama ini. 


Pemilik Shindy Paul Soerjomoelyono pernah membuat pernyataan yang terkesan membela Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan Jenderal Soeharto pada 1965.


Dalam cuplikan video Zoom yang viral di Tiktok, Twitter, dan tersebar di grup Whatsapp, Jozeph menggugat alasan PKI dilabeli jahat oleh masyarakat. 


Joseph Paul Zhang justru menuding NU membantai tiga juta anggota PKI.


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus menindak konten ujaran kebencian yang diproduksi dan disebarkan oleh Joseph Paul Zhang melalui sosial medianya. 


Pada Kamis (22/4) pukul 13.00, Kominfo telah memblokir 44 konten Paul Zhang yang dinilai telah memenuhi unsur melanggar Undang-Undang.


“Dari 44 konten itu terdiri dari 26 konten Youtube, 13 konten Facebook, tiga konten Instagram, dan dua konten Twitter,” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi dalam keterangan tertulis, Kamis (22/4).


Selain 44 konten tersebut, Kominfo tengah memproses 23 konten yang diduga melanggar Undang-Undang. 


Saat ini, tim patroli siber Kominfo terus memburu konten-konten yang memiliki muatan serupa di semua platform media sosial dan akan segera menindak tegas dengan pemblokiran jika terbukti melanggar.


“Masyarakat kami imbau untuk tidak menyebarluaskan konten-konten Paul Zhang maupun pihak lain yang berisi ujaran kebencian, perudungan siber, dan hoaks. Hal ini penting guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghadirkan perdamaian di ruang digital,” ujar dia. [Democrazy/rep]