DEMOCRAZY.ID - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menegaskan bahwa bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak perlu ditetapkan menjadi bencana nasional. Doni pun menjelaskan bahwa status bencana nasional ditetapkan jika daerah terdampak bencana lumpuh total. “Status bencana nasional itu manakala pemerintah di daerah itu lumpuh. Sementara pemerintah pusat harus mengambil alih tanggung jawab untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana,” tegasnya dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021) malam. Selain itu, Doni menjelaskan sejauh ini kegiatan pemerintahan di NTT masih berjalan. “Nah sejauh ini, seluruh kegiatan pemerintahan masih berjalan. Kegiatan provinsi masih berjalan, kabupaten kota masih berjalan, tidak ada satupun provinsi dan pemerintah kota yang lumpuh. Artinya kegiatan pemerintah masih berjalan,” katanya. Doni mengatakan jumlah pengungsi akibat bencana di NTT juga masih dalam batas kemampuan daerah melakukan penanganan. “Kemudian adapun j
DEMOCRAZY.ID - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menegaskan bahwa bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak perlu ditetapkan menjadi bencana nasional. Doni pun menjelaskan bahwa status bencana nasional ditetapkan jika daerah terdampak bencana lumpuh total. “Status bencana nasional itu manakala pemerintah di daerah itu lumpuh. Sementara pemerintah pusat harus mengambil alih tanggung jawab untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana,” tegasnya dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021) malam. Selain itu, Doni menjelaskan sejauh ini kegiatan pemerintahan di NTT masih berjalan. “Nah sejauh ini, seluruh kegiatan pemerintahan masih berjalan. Kegiatan provinsi masih berjalan, kabupaten kota masih berjalan, tidak ada satupun provinsi dan pemerintah kota yang lumpuh. Artinya kegiatan pemerintah masih berjalan,” katanya. Doni mengatakan jumlah pengungsi akibat bencana di NTT juga masih dalam batas kemampuan daerah melakukan penanganan. “Kemudian adapun j