Ditolak Menkumham, Kenapa Kubu Moeldoko Malah Dorong AHY Maju Pilgub DKI? | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Minggu, 04 April 2021

Ditolak Menkumham, Kenapa Kubu Moeldoko Malah Dorong AHY Maju Pilgub DKI?

Ditolak Menkumham, Kenapa Kubu Moeldoko Malah Dorong AHY Maju Pilgub DKI?

Ditolak-Menkumham-Kenapa-Kubu-Moeldoko-Malah-Dorong-AHY-Maju-Pilgub-DKI

DEMOCRAZY.ID - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menolak kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Moeldoko. 

Meski ditolak, kubu Moeldoko justru berencana mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju di Pilgub DKI Jakarta.


"DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko justru berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Kami melihat, AHY sangat serius untuk melanjutkan karirnya yang terhenti tiba-tiba di militer. Tentunya keputusan SBY yang meminta AHY berhenti dari militer dengan pangkat mayor adalah pertimbangan AHY yang akan diusung menjadi Gubernur DKI," kata juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, kepada wartawan, Minggu (4/4/2021).


"Coret-coretannya tentu waktu itu menang. Kalau coret-coretannya kalah, tentu tak mau mundur dari karir militer. Adik kelas AHY saja sekarang sudah berpangkat letnan kolonel di TNI," imbuhnya.


Rahmad menyebut Moeldoko siap membantu AHY maju di Pilgub DKI untuk yang kedua kalinya. 


Namun, elektabilitas AHY tetap menjadi pertimbangan.


"Karena AHY dan SBY serius melanjutkan karir AHY, maka dengan pertimbangan yang bijaksana, Pak Moeldoko siap menyalurkan kembali hasrat AHY dan SBY itu untuk maju kali kedua sebagai calon Gubernur DKI. Tentu perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," sebutnya.


Terkait keputusan Kemenkumham menolak kepengurusan kubu Moeldoko, Rahmad memastikan pihaknya akan menempuh langkah hukum selanjutnya. 


Menurutnya, selama belum ada keputusan pengadilan, kubu Moeldoko dan AHY dkk memiliki hak yang sama terhadap Partai Demokrat.


"Bapak Moeldoko adalah Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus sudah menjadi kader Partai Demokrat yang sudah dikukuhkan dan secara legal formil sudah dituangkan dalam akta notaris yang menjadi dokumen resmi negara. Soal penolakan di Kemenkumham, itu baru permulaan dari sebuah proses mendapatkan legalitas secara hukum," paparnya.


"Proses lanjutannya adalah di pengadilan dan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Selama belum ada keputusan inkrah lembaga peradilan, maka kedua belah pihak memiliki hak yang sama terhadap Partai Demokrat," sambung Rahmad.


Lebih lanjut, Rahmad menyebut Moeldoko tidak berorientasi terhadap kekuasaan. 


Moeldoko, sebut dia, memposisikan diri untuk membesarkan Partai Demokrat.


"Pak Moeldoko memimpin Partai Demokrat, orientasinya bukan kekuasaan. Orientasi Pak Moeldoko adalah menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan Indonesia emas 2024. Karena itu, Pak Moeldoko memposisikan dirinya saat ini sebagaimana halnya Prof Subur Budi Santoso, Ketum Demokrat periode satu dan Hadi Utomo, Ketum Demokrat periode dua membesarkan partai," tutur Rahmad.


Diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak yang pro terhadap Moeldoko berniat mengusulkan AHY maju Pilgub DKI Jakarta untuk kedua kalinya. AHY pernah menjadi cagub DKI Jakarta 2017.


"DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta," kata Jubir PD kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, kepada wartawan, Sabtu (3/4). [Democrazy/dtk]