DEMOCRAZY.ID
Dalam video berdurasi 32 detik yang diterima, terlihat seorang petugas menyatakan, peserta vaksinasi yang ber-KTP non-Islam tidak bisa mendaftar.
"Yang mendaftar melalui online atau Loket.com, dengan kategori dengan catatan kategori pelayan publik Muhamadiyah, catatannya pelayan publik Muhammadiyah, kami mendapatkan informasi PIC-nya yang berada di belakang bahwa untuk KTP dengan agama non-Islam tidak bisa diregistrasi karena arahan dari PIC-nya, ya. Terima kasih," kata petugas itu dalam video.
Ketua Divisi Komunikasi Informasi MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Santoso menyatakan, isi video tidak benar.
Menurut dia, kegiatan vaksinasi itu diselenggarakan oleh pihak Kementerian BUMN, sedangkan Muhammadiyah hanya sebagai mitra layanan vaksinasi.
Ia menyampaikan, dalam kegiatan itu, MCCC hanya diberi mandat mengorganisasi warga Muhammadiyah di DKI Jakarta untuk mengikuti vaksinasi.
“Pernyataan dalam video itu berasal dari panitia, sama sekali bukan dari MCCC Muhammadiyah. Sekali lagi, yang mengumumkan dan menyatakan tidak akan meregistrasi dan melayani peserta ber-KTP Non-Muslim, bukanlah dari tim Muhammadiyah," kata Budi, dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, muhammadiyah.or.id, Jumat (2/4/2021).
Selain itu, dalam situs yang sama, Muhammadiyah menyampaikan bahwa keinginan masyarakat yang begitu besar untuk segera mendapat vaksin mengakibatkan warga di luar target sasaran yang dimandatkan kepada MCCC banyak yang ikut mendaftar, sedangkan kuota peserta terbatas sesuai mandat.
MCCC menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan kepada warga yang di luar target sasaran belum bisa dilayani di kegiatan tersebut.
Budi pun menegaskan, Muhammadiyah konsisten mengemban misi kemanusiaan secara infklusif, termasuk melaksanakan program vaksinasi untuk semua warga tanpa memandang suku, agama, ras, dan pilihan politik.
"Muhammadiyah terus aktif mengerahkan seluruh RS Muhammadiyah dan Aisyiyah se Indonesia untuk mensukseskan vaksinasi dan mengatasi pandemi Covid-19, serta terus berkomitmen hadir membantu masyarakat dari semua golongan tanpa diskriminasi,” tutur Budi. [Democrazy/kmp]
