DEMOCRAZY.ID - Singapura geram usai disebut sebagai surga koruptor oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Pemerintah Singapura kemudian mengungkit perjanjian ekstradisi pada 2007. Namun, perjanjian itu belum mendapat ratifikasi dari DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menjelaskan alasan legislator belum memberikan ratifikasi. Hal itu karena Pemerintah Singapura meminta wilayah Indonesia untuk dijadikan sebagai tempat latihan pesawat udaranya. "Apa yang disampaikan oleh Kemlu Singapura terkait dengan sejumlah legal assistance yang telah diberikan memang fakta. Namun apa yang disampaikan oleh KPK itu perlu dipahami oleh Singapura sebagai harapan, bukan saja dari lembaga penegak hukum di Indonesia, tetapi juga dari rakyat Indonesia agar legal assistance atau bantuan hukum yang diberikan hendaknya lebih luas lagi, termasuk kedepannya soal ekstradisi," ujar Arsul kepada wartawan, Sabtu (10/4/2021). "Memang soal ekstradisi ini kan tidak bisa dituntaskan, karena perj
DEMOCRAZY.ID - Singapura geram usai disebut sebagai surga koruptor oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Pemerintah Singapura kemudian mengungkit perjanjian ekstradisi pada 2007. Namun, perjanjian itu belum mendapat ratifikasi dari DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menjelaskan alasan legislator belum memberikan ratifikasi. Hal itu karena Pemerintah Singapura meminta wilayah Indonesia untuk dijadikan sebagai tempat latihan pesawat udaranya. "Apa yang disampaikan oleh Kemlu Singapura terkait dengan sejumlah legal assistance yang telah diberikan memang fakta. Namun apa yang disampaikan oleh KPK itu perlu dipahami oleh Singapura sebagai harapan, bukan saja dari lembaga penegak hukum di Indonesia, tetapi juga dari rakyat Indonesia agar legal assistance atau bantuan hukum yang diberikan hendaknya lebih luas lagi, termasuk kedepannya soal ekstradisi," ujar Arsul kepada wartawan, Sabtu (10/4/2021). "Memang soal ekstradisi ini kan tidak bisa dituntaskan, karena perj