DEMOCRAZY.ID
Hal itu dikatakan Herzaky menjawab tudingan bahwa peristiwa Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK-PD) atau 'isu kudeta' untuk meningkatkan elektabilitas partai dan AHY.
Menurutnya, dalam konteks 'melawan' bangsa sendiri adalah perjuangan kubu AHY untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang penuh dengan rintangan.
"Saat kita menghadapi tontonan terang benderang, perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi, yang ditunjukkan oleh oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader kami, melalui GPK-PD, tapi masih ada saja yang berpendapat ini drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik," ujarnya, Senin (15/3/2021).
Herzaky menganggap, jika memang kemampuan analisis seseorang itu makin lama bisa menurun, ataupun berbeda interpretasi, setidaknya hatinya masih digunakan.
"Untuk merasa, seperti yang didengung-dengungkan Ki Hajar Dewantara, apakah situasi saat ini memang normal-normal saja," tutur dia.
Selain itu, Herzaky juga mengatakan, apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi, dengan menghadirkan bukan pemilik suara yang sah, dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut Ketua Umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana, dan mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya?
"Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim covid-19, tetap bisa mengadakan kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang," ujar dia.
Di sisi lain, dugaan kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata hari ini dianggapnya secara brutal telah melecehkan demokrasi, menafikan etika, norma, kepatutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku.
Sehingga, masih ada saja yang berpikir kondisi ini adalah drama politik.
Lebih jauh ia mengatakan, kalaulah memang pihak-pihak tertentu menghamba kepada kekuasaan, setidaknya janganlah kemudian menjadi intelektual tukang stempel yang menuruti apa maunya pemerintah ataupun pesanan pihak-pihak tertentu.
"Situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang genting, dan perlu kerja keras kita semua, untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak berjalan menuju jurang kehancuran oleh perilaku segerombolan pelaku GPK-PD yang berselingkuh dengan kekuasaan," katanya. [Democrazy/okz]
