DEMOCRAZY.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar menolak gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD. "Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tentu jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan," kata AHY di Kantor Kemenkumham, Senin (8/3/2021). Dalam kesempatan itu, AHY didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai demokrat Teuku Riefky Harsya dan segenap pimpinan DPD termasuk anggota DPR RI Komisi III. Kedatangan AHY ke Kemenkumham juga didampingi oleh 34 Ketua DPD yang mewakili seluruh ketua DPD dan para kader partai berlambang mercy di wilayah Indonesia. "Mereka adalah para pemilik suara yang sah," tegas dia. AHY menilai kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret merupakan ilegal serta tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangg
DEMOCRAZY.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar menolak gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD. "Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tentu jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan," kata AHY di Kantor Kemenkumham, Senin (8/3/2021). Dalam kesempatan itu, AHY didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai demokrat Teuku Riefky Harsya dan segenap pimpinan DPD termasuk anggota DPR RI Komisi III. Kedatangan AHY ke Kemenkumham juga didampingi oleh 34 Ketua DPD yang mewakili seluruh ketua DPD dan para kader partai berlambang mercy di wilayah Indonesia. "Mereka adalah para pemilik suara yang sah," tegas dia. AHY menilai kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret merupakan ilegal serta tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangg