DEMOCRAZY.ID
Respons sebagian elite pendukung Jokowi, manuver Moeldoko itu adalah pribadi, nggak ada urusan dengan Presiden Jokowi. Setelah KLB Demokrat, ada label Moeldoko itu politik kriminal.
Tapi ada lho profesor politik pendukung Jokowi menilai kelakuan Moeldoko itu politik kriminal, sebab membajak parpol yang punya kemandirian. Siapa hayo profesor yang dimaksud?
Moeldoko politik kriminal
Kelakuan Moeldoko membajak posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dinilai bukan lagi nggak etis lagi.
Masalah manuver Moeldoko ini sudah masuk area yang serius, menyangkut kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Ini bukan masalah internal partai lagi, ini masalah besar negara. Harus dihormati (kemandirian parpol) itu, AD ART parpol itu independen. Ini seperti manusia asing masuk ke rumah, mestinya diproses polisi. Moeldoko itu politik kriminal. Dia melanggar UU yang menjamin kemandirian politik,” ujar Saiful Mujani, profesor politik UIN Syarif Hidayatullah dalam siaran tvOne, Senin 8 Maret 2021.
Peneliti senior SMRC ini mengakui sebagai seorang pendukung Jokowi dan dalam Pilpres kemarin memilih Jokowi.
Namun dia resah dengan manuver Moeldoko membajak Partai Demokrat.
Menurutnya sentral KLB Demokrat ini jadi luar biasa sebab ada faktor Moeldoko yang merupakan pejabat pemerintah dan bukan kader Partai Demokrat.
Fenomena ini menurutnya baru pertama kali terjadi dan sungguh beda dengan KLB Partai politik yang sebelumnya terjadi di dunia politik Tanah Air.
Sebab sepanjang ini KLB parpol di Indonesia masih wajar sebab melibatkan aktor internal parpol yang bersangkutan, beda dengan kasus KLB Demokrat tampilnya Moeldoko.
“Katakanlah KLB itu Golkar, yang konflik Bamsoet dan Airlangga, itu urusan mereka kader parpol sendiri. Ini pak Moeldoko bukan siapa-siapa, bukan Demokrat. Dia punya nilai politik karena jabatan dia. Kenapa tidak ke Ngabalin untuk jadi Ketum Demokrat,” jelas Saiful.
Manuver Moeldoko tak etis walau itu pribadi
Sebagai pendukung Jokowi, Saiful menginginkan kehidupan politik yang lebih baik ke depan.
Nah kasus KLB Demokrat ini merusak cita-cita tersebut.
Dia menilai, manuver Moeldoko itu menunjukkan terlibatnya aparatus negara yang harusnya menjaga dan memastikan kemandirian politik.
Proses politik harusnya independen dari manuver aparatur negara dong.
“Negara wajib melindungi kemandirian politik, pejabat negara harus netral. Jokowi kan kader PDIP, maka Presiden semua warga negara. Moeldoko juga mestinya begitu, nggak boleh ikut cawe-cawe di Demokrat,” jelasnya.
Saiful pun mendebat dalih Moeldoko punya hak politik. Namun demikian, manuver Kepala Staf Kepresidenan itu sudah melebihi masalah etis lagi. Sudah parah.
“Moeldoko tak punya partai walau dia berhak (dipilih). Tapi memasuki partai yang dokumen sah negara mengakui di bawah AHY, dia mempersoalkan keabsahan kepengurusan AHY yang diakui negara yang gugat itu Moeldoko. Itu enggak etis walau itu manuver pribadi,” katanya.
Saiful Mujani mengaku sudah resah dengan manuver Moeldoko ini jauh hari sebelum pelaksanaan KLB.
Makanya dia sudah di awal meminta Moeldoko lengser saja dari kursi KSP.
“Sebelum KLB terjadi, saya udah tweet bahwa sebaiknya Moeldoko mundur dari KSP. Itu tata kramanya, harus buat politik kita lebih kuat. Kalau ini terjadi, jadi ketua, ada persoalan berikutnya,” katanya. [Democrazy/hops]
