DEMOCRAZY.ID
"Saya melihat masalah ini adalah cerminan dari buruknya koordinasi di antara para pejabat negara di negeri ini, sehingga informasi yang mereka miliki tidak sama serta kepentingan dan sudut pandang yang mereka pakai dan pergunakan juga berbeda-beda, sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat," jelasnya dalam pernyataan yang diterima, Minggu (21/3).
Demi tegaknya amanat dan konstitusi untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat berdasarkan UUD 1945 pasal 33, menurut Anwar, pemerintah harus hadir membela rakyat.
"Kalau alasannya beras rakyat tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, maka bukankah itu kesalahan dari pemerintah? Karena UUD 1945 sudah mengingatkan kita sejak kita merdeka 75 tahun yang lalu," kata Anwar.
Tugas pemerintah, kata Anwar, turut andil dalam mencerdaskan rakyat, sehingga tak ada produksi beras yang tidak sesuai dengan kehendak pemerintah.
Lebih lanjut, Anwar berharap agara tak ada kebijakan dari pemerintah yang merugikan rakyatnya.
Ia juga sepakat dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyebut untuk mencintai produk dalam negeri.
"Semangat yang ada dalam ucapan Jokowi, cintai dan beli-lah produk-produk dalam negeri, ya, tujuannya adalah jelas agar kita bisa memperbaiki nasib rakyat kita dan menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi mereka."
Namun, dalam dalam kasus impor beras, yang terjadi justru sebaliknya.
Menurut Anwar, hal itu tidak sesuai dengan yang disampaikan presiden.
"Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada, lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?," kata Anwar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton dalam waktu dekat.
Hal tersebut dilakukan demi menjaga ketersediaan dan harga beras di dalam negeri.
Airlangga menjelaskan, terdapat dua skema dalam menjaga pasokan beras di dalam negeri.
Pertama, impor 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.
Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai Mei 2021 dan 500 ribu ton pada Juni 2021-September 2021.
Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), antisipasi dampak banjir, dan pandemi Covid-19.
Padahal, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya agar tak menghancurkan harga beras petani. [Democrazy/cnn]
