DEMOCRAZY.ID - Penasihat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Agus Pambagio mengungkap keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kebijakan pencabutan limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ia mengaku pihaknya bersama KLHK yang meminta KPK melakukan riset dan analisa terhadap pengelolaan FABA PLTU di PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero). "Itu (pengelolaan limbah FABA PLTU) jadi cost korupsi. Lalu kami minta KPK meneliti. Dan itu benar," tuturnya ketika dihubungi, Rabu (24/3). Agus menceritakan wacana pencabutan limbah FABA dari kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) sudah dibahas KLHK sejak dua tahun lalu. Ia menyebut ada tiga faktor yang menyebabkan pembahasan tersebut, yakni pengujian klinis, biaya pengelolaan yang mahal dan potensi korupsi. Ia mengatakan ketika FABA PLTU masih dalam kategori B3, ada beberapa aturan yang membebani dari sisi biaya. Contohnya, kata dia, perusahaan harus mem
DEMOCRAZY.ID - Penasihat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Agus Pambagio mengungkap keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kebijakan pencabutan limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ia mengaku pihaknya bersama KLHK yang meminta KPK melakukan riset dan analisa terhadap pengelolaan FABA PLTU di PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero). "Itu (pengelolaan limbah FABA PLTU) jadi cost korupsi. Lalu kami minta KPK meneliti. Dan itu benar," tuturnya ketika dihubungi, Rabu (24/3). Agus menceritakan wacana pencabutan limbah FABA dari kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) sudah dibahas KLHK sejak dua tahun lalu. Ia menyebut ada tiga faktor yang menyebabkan pembahasan tersebut, yakni pengujian klinis, biaya pengelolaan yang mahal dan potensi korupsi. Ia mengatakan ketika FABA PLTU masih dalam kategori B3, ada beberapa aturan yang membebani dari sisi biaya. Contohnya, kata dia, perusahaan harus mem