DEMOCRAZY.ID
Otoritas Strasbourg menyetujui penggunaan dana publik untuk pembangunan masjid itu, tapi Kementerian Dalam Negeri Prancis menyampaikan keberatan.
Seperti dilansir AFP, Kamis (25/3/2021), Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan bahwa otoritas Strasbourg menggunakan dana negara untuk mendanai 'campur tangan asing' di wilayah Prancis.
Diketahui bahwa rencana pembangunan masjid di Strasbourg itu didukung oleh kelompok Muslim Turki terkemuka.
Pada Senin (22/3) waktu setempat, otoritas kota Strasbourg, yang dipimpin Wali Kota Jeanne Barseghian dari Partai Hijau mengabulkan hibah sebesar 2,5 juta Euro untuk Milli Gorus Islamic Confederation (CMIG), sebuah gerakan pan-Eropa untuk diaspora Turki.
Namun CMIG merupakan salah satu dari tiga konfederasi Muslim di Prancis yang menolak untuk menandatangani piagam antiekstremisme yang diperjuangkan Presiden Emmanuel Macron.
Diketahui bahwa Macron ingin menindak tegas ekstremisme Islam di Prancis, yang diyakini mendalangi serentetan serangan teror di negara itu sejak tahun 2015.
Macron ingin kelompok-kelompok tersebut berkomitmen secara tertulis menolak 'Islam politis' dan menghormati aturan hukum di Prancis, saat dia berupaya memerangi kaum radikal yang dipandangnya sebagai ancaman terhadap sistem sekuler yang berlaku di Prancis sejak lama.
Pemerintah Prancis juga telah menyusun rancangan undang-undang yang akan memaksa kelompok-kelompok Muslim untuk mendeklarasikan pendanaan asing yang besar dan akan memberikan wewenang lebih besar kepada negara untuk menghentikan pidato yang dinilai menyebarkan kebencian atau kekerasan.
"Kami yakin bahwa asosiasi ini tidak lagi bisa menjadi perwakilan Islam di Prancis," tegas Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, merujuk pada CMIG.
"Kami meyakini bahwa otoritas kota ini tidak seharusnya mendanai campur tangan asing di tanah kita," imbuh Darmanin kepada televisi BFM.
Dalam wawancara terpisah pada Selasa (23/2) waktu setempat, Macron memperingatkan Turki agar tidak mencampuri pemilihan presiden (pilpres) Prancis tahun depan.
Hubungan antara Prancis dan Turki diwarnai perselisihan terkait berbagai konflik, mulai dari Libya, Suriah hingga Nagorno-Karabakh, serta tuduhan Turki soal Islamofobia di Prancis.
Darmanin dalam pernyataannya menyebut dirinya telah meminta perwakilan pemerintah daerah untuk mengajukan keluhan ke pengadilan untuk menghentikan hibah tersebut.
Barseghian selaku Wali Kota Strasbourg menyebut bahwa proyek pembangunan masjid itu telah direncanakan sejak tahun 2017, sebelum dirinya terpilih, dan bahwa pendanaan diberikan jika Milli Gorus mampu memberikan rencana keuangan solid dan menyampaikan 'penegasan kembali nilai-nilai Republik (Prancis)'.
Salah satu pejabat CMIG, Eyup Sahin, menjelaskan kepada AFP bahwa kelompoknya menolak menandatangani piagam anti-ekstremisme karena tidak diizinkan terlibat sepenuhnya dalam penyusunannya.
"Itu disusun oleh dua atau tiga orang. Jika kami menandatangani sebuah piagam, itu adalah piagam yang kami susun bersama," ucap Sahin.
Sementara itu, Darmanin dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Dewan Muslim Prancis (CFCM), kelompok payung organisasi Muslim, dalam beberapa hari ke depan dalam upaya mencapai kesepakatan. [Democrazy/dtk]
