DEMOCRAZY.ID - Ombudsman RI menemukan adanya indikasi cacat administrasi atau maladministrasi dalam rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut untuk mendalami dugaan itu, pihaknya akan mendalami bagaimana mekanisme rapat koordinasi terbatas yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam memutuskan rencana impor beras itu. Dia curiga rencana impor diputuskan tanpa memperhatikan early warning system atau sistem peringatan dini. Pasalnya, dari kajian Ombudsman tidak ditemukan indikator yang mengharuskan dilakukannya impor beras. Termasuk, jika dilihat dari indikator pasokan, seperti kurangnya stok beras di Perum Bulog, penggilingan, atau di pelaku usaha. Indikator sama juga tercermin dari harga. Ombudsman melihat harga beras justru cenderung turun dari tahun sebelumnya. "Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras," katanya pada press conference, Rabu (24/3). Ia meri
DEMOCRAZY.ID - Ombudsman RI menemukan adanya indikasi cacat administrasi atau maladministrasi dalam rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut untuk mendalami dugaan itu, pihaknya akan mendalami bagaimana mekanisme rapat koordinasi terbatas yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam memutuskan rencana impor beras itu. Dia curiga rencana impor diputuskan tanpa memperhatikan early warning system atau sistem peringatan dini. Pasalnya, dari kajian Ombudsman tidak ditemukan indikator yang mengharuskan dilakukannya impor beras. Termasuk, jika dilihat dari indikator pasokan, seperti kurangnya stok beras di Perum Bulog, penggilingan, atau di pelaku usaha. Indikator sama juga tercermin dari harga. Ombudsman melihat harga beras justru cenderung turun dari tahun sebelumnya. "Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras," katanya pada press conference, Rabu (24/3). Ia meri