DEMOCRAZY.ID
Lewat akun Instagram pribadinya, Moeldoko menyatakan bahwa tindakannya merebut Demokrat adalah untuk menyelamatkan bangsa.
Irwan mengatakan, Moeldoko tidak pernah didaulat oleh Partai Demokrat secara institusional.
Justru Moeldoko terlibat aktif bersama-sama dengan oknum eksternal Demokrat dan oknum internal melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan (GPK PD) secara inkonstitusional.
"Bahkan dalam rangkaian fakta tersebut, justru Moeldoko terlihat sebagai mastermind atau sebagai otak dan pelaku utama yang mengomandoi kegiatan pengambilalihan," kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho kepada wartawan, Senin (29/3/2021).
Politikus Senayan ini menjelaskan, Demokrat juga terus mencermati situasi politik nasional.
Demokrat memiliki rumus sendiri dalam melihat potret dan dinamika tersebut, sebagaimana partai lain yang punya potret sendiri-sendiri.
Pernyataan Moeldoko seolah-olah dia adalah resep mujarab memulihkan situasi atau situasi tersebut, dan merupakan pembenaran atas langkah yang diambilnya.
"Sesungguhnya menunjukkan Moeldoko seolah dia paling hebat di Republik dan secara tidak langsung mau mengatakan kekuasaan dan kekuatan Jokowi saat ini tidak mampu mengatasi situasi politik yang dimaksud oleh Moeldoko, sehingga Demokrat perlu diambil paksa," ujarnya.
Kemudian, sambung Irwan, pernyataan Moeldoko juga mengafirmasi bahwa dia adalah sosok eksternal yang tidak memahami psikologis dan platform Partai Demokrat.
Karena sesungghnya, tidak ada pertarungan ideologis atau tarik menarik ideologi di dalam partai berlambang bintang mercy.
"Demokrat tetap pada ideologi dan platform-nya sebagai partai nasionalis-religius. Begitupun dengan jalan dan kebijakan politiknya dalam dinamika berbangsa dan bernegara," sambung Irwan.
Menurut dia, tindakan dan pernyataan Moeldoko selalu merusak fokus, konsentrasi dan stabilitas politik bangsa dan negara.
Moeldoko jangan memanasi situasi politik dengan pernyataan tidak perlu, apalagi terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya dan hanya masih sebatas analisa.
Publik semakin dibuat bingung dan takut dengan pernyataan-pernyataan dan tindakan Moeldoko terkait situasi politik nasional.
"Sesungguhnya pernyataan Moeldoko tersebut tidak patut pada situasi Presiden dan jajaran kabinet lainnya sedang fokus pemulihan ekonomi nasional," tukas legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu
Lebih dari itu, Irwan percaya bahwa Jokowi mampu mengelola bangsa dan negara tanpa Moeldoko sampai dengan 2024, ketika pemilu akan kembali dilaksanakan.
Situasi perpolitikan pada 2024 tentu diharapkan tetap berlangsung secara demokratis dan konstitusional.
"Semua itu akan terjadi dengan menjauhkan istana tidak hanya dari tubuh Moeldoko, namun juga dari pikirannya, imajinasinya dan tindakannya yang tidak memiliki basis moral politik," tandasnya. [Democrazy/okz]
