DEMOCRAZY.ID
Hal tersebut tentunya sangat memicu keprihatinan internasional. Sayangnya, aksi solidaritas dari kalangan wakil rakyat di negara-negara Asean belum terlihat secara signifikan.
Hingga hari Rabu (17/03), setidaknya 202 nyawa warga sipil telah melayang sejak perebutan kekuasaan oleh militer pada 1 Februari dari tangan sipil hasil pemilu sah.
Dengan adanya kudeta yang terjadi di Myanmar, sebanyak 440 orang batal duduk di kursi DPR dan 224 di Majelis Tinggi hanya beberapa jam sebelum mereka resmi memulai mewakili rakyat Myanmar.
Sikap Wakil Rakyat Indonesia disorot
Belum ada pernyataan dan sikap resmi dari kalangan wakil rakyat di Indonesia.
Meskipun begitu kepedulian dan keprihatinan tetap ditunjukkan oleh para wakil rakyat.
Kurang terlihatnya sikap secara resmi dari DPR RI disebabkan oleh fokus yang masih tertuju pada penanganan pandemi.
"Kalau kenapanya saya tidak tahu. Kalau di dalam perbincangan di antara teman-teman anggota Komisi I, kepedulian mereka bagus, concern (keprihatinan) mereka besar. Cuma mungkin karena ini situasi pandemi, tidak ada bentuk-bentuk aksi yang sifatnya tampil ke permukaan barangkali," kata anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta.
Ada wacana pembekuan keanggotaan Myanmar di ASEAN
Irine Yusiana Roba, anggota Komisi I DPR yang juga Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM (APHR) meyakini bahwa perebutan kekuasaan ketika parlemen baru akan dilantik adalah tindakan semena-mena yang tidak mengakui demokrasi dan prinsip-prinsip ASEAN atau Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara.
"Sehingga negara-negara ASEAN perlu bertindak lebih tegas, seperti misalnya membekukan keanggotaan Myanmar di ASEAN," katanya dalam pernyataan tertulis yang diberikan kepada BBC News Indonesia pada Senin (15/03).
Parlemen Malaysia Bersuara Lebih Keras
Jika parlemen Indonesia belum terlihat mengambil sikap yang bulat, lain halnya dengan Malaysia yang bersuara lebih lantang.
Meskipun parlemen Malaysia sebenarnya telah dibekukan sejak 12 Januari hingga 1 Agustus bersamaan dengan pemberlakuan keadaan darurat nasional karena pandemi Covid-19, mereka meminta agar keanggotaan Myanmar di ASEAN dibekukan.
"Kami mendesak semua pemerintah anggota ASEAN untuk membekukan keanggotaan Myanmar dalam ASEAN sehingga junta Myanmar menghentikan pembunuhan rakyat mereka sendiri," papar Datuk Seri Wilfred Madius Tangau.
Pengalaman Orde Baru
Beberapa aktivis melakukan demostrasi sekala kecil di depan kedutaan Myanmar di Jakarta.
Kelompok yang telah menunjukkan solidaritas di antaranya mencakup Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).
Menurut penjelasan dari penggerak komunitas Jaringan Rakyat Miskin Kota, Gugun Muhammad, aksi solidaritas dilandasi pengalaman rakyat kecil perkotaan di Indonesia di zaman Orde Baru.
"Kasus penggusuran di masa Orde Baru itu betul-betul pahit, dalam arti pemerintahan dijalankan dengan militerisme keras dan tidak ada ruang untuk negosiasi," ujarnya.
"Semua hal dipaksakan, pikiran dan apapun maunya pemerintah. Ruang-ruang demokrasi untuk rakyat kecil hampir tidak ada. Jadi hampir dianggap tidak ada sama sekali, baik suara maupun eksistensinya." lanjutnya.
"Terus mereka juga mengalami kasus-kasus penggusuran, ditambah lagi kudeta militer. Militer yang memegang pemerintahan. Pasti situasinya akan bertambah sulit," jelas Gugun Muhammad. [Democrazy/sra]
