DEMOCRAZY.ID
Namun, ada risiko yang bakal ditanggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengakui kepengurusan PD kubu Moeldoko itu.
Menurut Salim, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang punya kewenangan mengesahkan kepengurusan parpol merupakan pembantu Presiden Jokowi.
Oleh karena itu jika Yasonna mengesahkan PD kubu Moeldoko, Jokowi bakal dianggap sebagai pihak di belakang kisruh partai berlambang segitiga merah putih tersebut.
"Itu (pengesahan kepengurusan PD kubu Moeldoko, red) bisa saja terjadi. Apa sih, yang enggak bisa direkayasa di Indonesia ini?" kata Salim dalam wawancara di kanal Karni Ilyas Club di YouTube belum lama ini.
Mahaguru di Universitas Pertahanan itu juga heran dengan upaya Moeldoko mengambil alih kepemimpinan di PD dari Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Sebab, pamor partai pemenang Pemilu 2009 itu makin redup.
Pada Pemilu Legislatif 2019, PD hanya memperoleh sekitar 7 persen dari total suara.
Partai yang berulang tahun setiap 9 September itu juga tak masuk dalam lima besar parpol peraih suara terbanyak di Pemilu Legislatif 2019.
"Nah, kalau begitu kenapa Moeldoko terlibat di situ?" ujar Salim.
Bagaimana dengan kemungkinan Moeldoko akan menggunakan PD untuk mendukung pencalonannya pada Pilpres 2024?
Salim mencatat sejak Reformasi 1998 belum pernah ada mantan Panglima TNI memenangi pemilihan presiden.
Oleh karena itu, mantan Dubes RI untuk Republik Ceko tersebut heran dengan langkah Moeldoko.
"Makanya ini orang maunya apa?" ujarnya. [Democrazy/jpnn]
